Joutje J Jacob
Fakta membuktikan bahwa pemilik lahan - baik rakyat biasa, para cukong tanah, Politisi mapun para “Elite ekeskutif daerah” yang rebutan transaksi tanah jelang dipakai untuk pembangunan JALAN TOL & WADUK sasarannya adalah berburu kompensasi ganti kerugian konon mendekati 1 trilyun.

Oleh: Joutje J Jacob

**GANTI KERUGIAN, ADALAH PERINTAH UNDANG-UNDANG UNTUK MELINDUNGI RAKYAT PEMILIK TANAH 

Pada dasarnya perlindungan atas hak kepemilikan tanah milik rakyat dalam bentuk kompensasi ganti rugian adalah PERINTAH KONSTITUSI yang dijabarkan dalam Undang-undang, Keputusan Presiden dan Peraturan Pemerintah Pusat dan Daerah  
Esensi dari perlindungan atas hak keperdataan masyarakat atas tanah hak milik adalah bukan semata tuntutan ‘”ganti kerugian”, tetapi bagaimana tanggung jawab pemerintah melaksanakan perintah Undang-Undang yang wajib memberikan perlindungan kepada rakyat jika tanahnya dipergunakan untuk proyek pembangunan.

Aktifitas pembangunan infrastruktur mewajibkan Pemerintah bersama Legislatif menyusun APBN/APBD untuk menyiapkan alokasi pembiayaan yang mencakup: (1) Biaya untuk pengadaan/ pembebasan tanah rakyat –jika proyek tidak menggunakan tanah milik Negara- dan (2) Biaya untuk anggaran konstruksi.


** PEMBANGUNAN UNTUK RAKYAT, BUKAN SEBALIKNYA
Pemerintah wajib melaksanakan pembangunan sesuai azas kemanfaatan “untuk kepentingan rakyat” bukan sebaliknya “rakyat dikorbankan untuk pembangunan”
Tanggal 21 Mei 1998, 21 tahun lalu, rezim sang “dewa sakti” dilengserkan seiring dengan mundur-paksanya Soeharto dari jabatan Presiden yang terus dipilih selama masih hidup. 

Selama 32 tahun rezim ORBA, kata PEMBANGUNAN menjadi “dewa sakti” dimana rakyat dipaksa mengorbankan hak-haknya demi kepuasan ‘dewa penguasa’. Banyak tanah rakyat ‘terampas’ dengan tanpa perlindungan ganti rugi yang adil, bahkan rakyat harus berhadapan dengan intimidasi kekuasaan rezim otoriter.

Saat ini, tak sedikit kasus kekalahan pemerintah di forum peradilan TUN dan peradilan sengketa perdata hak atas tanah akibat warisan kesewenangan rezim ORBA.  Lakon sandiwara musyawarah “Rela-Paksa” berdalih untuk kepentingan umum banyak melahirkan kasus PENYEGELAN oleh pemilik lahan / ahli waris terhadap: Gedung sekolah, kantor pemerintah, lahan BUMN, infrastruktur dan lain sebagainya yang dianeksasi penguasa berdalih untuk “dewa sakti” pembangunan.

Para pejuang reformasi berhasil mengembalikan “kedaulatan hukum” yang membatasi kekuasaan eksekutif (pemerintah) agar tidak ada lagi kesewenangan melalui praktek bujuk rayu “paksa rela” terhadap hak kepemilikan tanah berdalih untuk kepentingan umum tanpa ganti kerugian.

Sejarah hak kepemilikan tanah rakyat secara yuridis berbasis pada  hukum adat (tanah pasini), yang sudah lama berlaku sebelum lahirnya Negara Indonesia yang harus dihormati pemerintah.


** MEGA PROYEK, PROYEK REGIONAL DAN GANTI RUGI LAHAN

Ada 3 Proyek Strategis Nasional (PSN) di SULUT, yaitu Mega proyek JALAN TOL Manado Bitung Rp 7,9 trilyun dan WADUK (Kuwil MINUT Rp 1,2 trilyun dan Bolaang Mongondow Rp 0,8 trilyun).

Jalan Tol Manado Bitung semula hanya Rp 5,73 trilyun yang ditetapkan pada 17 Juni 2008 oleh Kementerian Negara PPN/ BAPPENAS sempat tertunda sekitar 10 tahun dan baru dapat diwujudkan pada tahun 2017 di era Presiden Joko Widodo bersamaan dengan era Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey. Akibatnya terjadi kenaikan nilai investasi untuk biaya konstruksi dari Rp 5,73 trilyun menjadi Rp 7,9 trilyun, sumber pembiayaan APBN Rp 2,9 trilyun dan ‘Loan’ dari INVESTOR senilai Rp 5 trilyun. 

Tertundanya mega proyek jalan Tol selama 10 tahun disebabkan problematika klasik pembebasan tanah untuk jalan tol 100% harus ditanggulangi oleh pemerintah daerah (APBD).
Fakta membuktikan bahwa pemilik lahan - baik rakyat biasa, para cukong tanah, Politisi mapun para “Elite ekeskutif daerah” yang rebutan transaksi tanah di lokasi bakal pembangunan JALAN TOL & WADUK ramai-ramai berburu kompensasi ganti kerugian konon mendekati Rp 1 trilyun  


** PROYEK INFRASTRUKTUR DAERAH, MENGABAIKAN PERINTAH KONSTITUSI? 
Saat ini telah mulai dikerjakan proyek pelebaran jalan Manado-Tondano (sumber pembiayaan APBD TA 2018) senilai 9,2 miliar sepanjang + 36 km dari kilometer N0L di simpang Timur ring-road-I (batas Manado dan desa Sawangan) melewati 8 desa di wilayah Kecamatan Tombulu, Minahasa.  Ternyata masih menyisakan polemik deviasi yuridis dan prosedural, penggusuran tanah rakyat belum sesuai ketentuan UU No. 2 tahun 2012 dan KEPRES No. 55 tahun 1993. 

Sesungguhnya semua pemilik tanah yang terkena proyek pelebaran jalan sangat mendukung proyek tersebut dan “bersedia” untuk ‘mengalih fungsikan’ tanah miliknya untuk pelebaran jalan raya, jikalau Dinas PUPR yang mewakili pemerintah juga harus “bersedia” menjalankan perintah Undang-Undang dan Kepres yang berlaku.

Ada pertanyaan mendasar, mengapa proyek APBD tersebut sudah mulai dikerjakan sebelum ada kepastian legitimasi pelepasan hak atas tanah sebagaimana perintah Undang-Undang yang wajib ditaati oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terkait perlindungan dan pelepasan hak atas tanah milik rakyat yang dipergunakan untuk pembangunan infrastruktur.

Jika tanah rakyat yang berada di tiga lokasi Mega Proyek APBN –Jalan Tol & Waduk- sudah mendapatkan pembayaran ganti rugi melalui APBD Propinsi sebelum aktifitas proyek dimulai, sementara itu Proyek Sektoral pelebaran jalan Manado-Tondano yang menggerus hak kepemilikan rakyat cenderung disiasati dengan solusi “sandiwara sosialisasi paksa-rela” yang jelas kontradiktif terhadap perintah konstitusi.

Data dan Fakta, bahwa sejak dimulainya “aneksasi gusur” atas tanah pasini rakyat (berdalih tanah sumbangan rakyat – gratis untuk negara), maka perintah konstitusi yuncto KEPRES No. 55 tahun 1993 terkait perlindungan hak kepemilikan tanah rakyat terkesan diabaikan. 
Dalam Kepres tersebut sudah diamanatkan secara detil bahwa pengadaan tanah harus dilakukan dengan memperhatikan peran tanah dalam  kehidupan  manusia  dan  prinsip penghormatan terhadap hak-hak yang sah atas tanah 











Foto: Dialog Pemerintah dengan para Pemilik tanah tanggal 2 Mei 2018 sosialisai proyek pelebaran jalan. Dihadiri unsur Dinas PUPR Provinsi, Camat Tombulu dan Hukum Tua Desa Sawangan 


** PERINTAH UU NO.5 TAHUN 1960 – UU NO.2 / 2012 DAN KEPRES NO.55 / 1993  

Paling tidak ada 3 landasan hukum yang mewajibkan Pemerintah untuk melindungi hak-hak kepemilikan rakyat atas tanah adat (pasini), yaitu; 
1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang: Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
2. UU No.2 tahun 2012 tentang: Pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum
3. KEPRES NO. 55 Tahun 1993 tentang: Prosedur pembebasan tanah

UU No.2 tahun 2012, pasal 10, menjelaskan cakupan dan definisi pembangunan kepentingan umum yaitu: Pertahanan dan keamanan nasional, jalan umum, jalan tol, waduk/ bendungan, terowongan, dll. Dijelaskan juga bahwa ganti kerugian adalah penggantian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak dalam proses pengadaan tanah.

KEPRES No. 55 tahun 1993 secara tegas mengatur tentang tata cara ganti rugi:
(1) Dilakukan dengan akta jual beli atau akta pelepasan hak dengan pemberian ganti kerugian yang besarnya ditentukan secara musyawarah. (2) Cakupan pembebasan atas hak-hak keperdataan kepemilikan atas tanah, bangunan tanaman benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah, tetap dilindungi

Artikel Konsideran KEPRES No 55 tahun 1993 menyatakan: Bahwa pembangunan nasional, khususnya pembangunan berbagai fasilitas untuk kepentingan umum, memerlukan bidang tanah yang cukup dan untuk itu pengadaannya perlu dilakukan dengan sebaik baiknya.  
Pelaksanaan pengadaan tanah harus dilakukan dengan memperhatikan peran tanah dalam kehidupan manusia dan prinsip penghormatan terhadap hak-hak yang sah atas tanah 

Selanjutnya dalam Pasal 1, KEPRES No 55 tersebut dinyatakan:
Ayat 1  Pengadaan  Tanah  adalah  setiap  kegiatan  untuk  mendapatkan  tanah  dengan  cara memberikan ganti kerugian kepada yang berhak atas tanah tersebut.
Ayat 7 Ganti kerugian adalah penggantian atas nilai tanah berikut bangunan, tanaman dan/ atau benda-benda lain yang terkait dengan tanah sebagai akibat pelepasan atau penyerahan hak atas tanah.

** KOMITMEN KEPEDULIAN PRESIDEN JOKO WIDODO

Perlindungan dan penghormatan Pemerintah/ Negara terhadap hak-hak kepemilikan tanah rakyat yang berbasis pada hukum adat sudah sejak dulu dihormati oleh pemerintah kolonial Belanda. 
Kini, pasca 20 tahun era reformasi, apakah pemerintah kolonial lebih menghormati hak keperdataan rakyat ketimbang pemerintah Indonesia ?

Padahal Presiden Joko Widodo dalam kedudukannya sebagai Kepala Negara sangat memegang komitmen untuk menghormati dan peduli terhadap hak kepemilikan tanah rakyat yang dibuktikan dengan adanya program pemberian sertifikat tanah hak milik secara GRATIS. Tujuannya, agar hak kepemilikan tanah rakyat terlindungi dari ulah aneksasi kekuasaan.

Artinya Negara/ Pemerintah bertanggung jawab dan wajib melindungi hak rakyat dengan menggratiskan biaya penerbitan sertifikat tanah, bukan sebaliknya dimana rakyat yang wajib “rela-paksa” menggratiskan tanah-miliknya untuk proyek fisik yang digagas Pemerintah. 

Sekali lagi masalah perlindungan dimaksud bukanlah semata-mata hanya soal tuntutan ‘”ganti kerugian”, tetapi bagaimana realisasi TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH untuk “melaksanakan perintah Undang-Undang” yang memberikan penghormatan dan perlindungan kepada masyarakat ketika tanah miliknya dipergunakan untuk proyek pembangunan/kepentingan umum.


** PEMBANGUNAN YANG BERKEADILAN
Fakta aktual, para pemilik tanah sebagai Warga Negara sangat mendukung proyek tersebut dan “bersedia mengalih fungsikan” tanah miliknya untuk pelebaran jalan raya, sepanjang pihak Dinas PUPR yang mewakili pemerintah juga “bersedia” menaati untuk menjalankan perintah Undang-Undang  dan Kepres yang berlaku dengan merujuk pada prosedur pengadaan lahan yang sudah diberlakukan pada mega proyek Jalan Tol, Jalan Lingkar (Ring-Road), Wadug/ bendung di Kuwil dan Bolmong.  Rakyat juga mengerti bahwa, “Nothing impossible” dalam berdemokrasi 

Trauma publik terhadap perilaku abai terhadap penghormatan dan perlindungan hak perdata rakyat atas tanah selama lebih dari 3 dasa warsa pemerintahan rezim ORBA, tidak boleh terulang kembali di masa reformasi pemerintahan terkini. Bukan saja tidak boleh ada lagi intimidasi, pemaksaan dan perampasan hak oleh kekuasaan, tetapi juga termasuk “sandiwara musyawarah” gaya lama beraroma “rela-paksa” berdalih partisipasi kerelaan rakyat demi kepentingan umum. 

Jikalau terhadap komunitas “kolektor dan broker tanah” yaitu pemodal, pejabat, politisi boleh memanfaatkan proyek jalan tol dan waduk untuk mendapatkan ganti rugi yang ‘aduhai’, maka seyogianya rakyat biasa pemilik tanah warisan adat selama ratusan tahun juga harus mendapatkan perlindungan yang sama sesuai perintah konstitusi

Semua itu tentu saja akan dipastikan pembuktiannya kelak tentang bagaimana komitmen, ‘goodwill’ dan ketaatan melaksanakan amanat Undang-Undang oleh semua “stake holder” eksekutif dan legislatif untuk mewujudkan pembangunan nasional dan regional yang berkeadilan di era reformasi kini di bawah Presiden RI, Joko Widodo dan Gubernur Sulawesi Utara, Olly Dondokambey.


** Penulis adalah Praktisi, Alumni Universitas Mulawarman

Axact

Axact

Vestibulum bibendum felis sit amet dolor auctor molestie. In dignissim eget nibh id dapibus. Fusce et suscipit orci. Aliquam sit amet urna lorem. Duis eu imperdiet nunc, non imperdiet libero.

Post A Comment:

0 comments:

Terima kasih telah membaca berita MSN.com silahkan tinggalkan komentar Anda.

Komentar yang mengandung unsur SARA / Porno dan Dapat menyinggung perasaan orang lain akan dihapus oleh redaksi

Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.