Deprov-Manadosatunews, Kunjungan kerja (kunker) komisi tiga DPRD Provinsi Sulawesi Utara di Kementerian Perhubungan Darat, hari ini 1/3'2018, terkuak informasi dari kementerian perhubungan darat dalam pertemuan tersebut, terkait hak kewenangan Terminal Malalayang kota Manado, seharusnya kewenangan sudah pada kementerian, kenapa sampai saat ini masi saja dikelola oleh Pemerinta kota Manado". Kata personil komisi tiga Felly Runtuwene dari partai Nasdem ini. Pemerintah Kota Manado dianggap melanggar aturan.  melalui percakapam via telepon seluler.

Runtuwene mempertanyakan terkait penyebab sehingga terminal malalayang yang seharusnya menjadi wewenang pemerintah pusat sampai hari ini masih menjadi wewenang pemerintah kota Manado.

Lanjut di pertanyakan oleh politisi cantik dan tegas serta paling kritis ini, terhadap, peran pemerintah kota secara administrasi harusnya kewenangan ini sudah berada di kementerian, tapi kenapa pengelolaannya masih berada di pemerintah kota Manado.

"Pengelolaannya dan laporan seperti apa, yang menjadi harus dipertanyakan dalam hal ini" tanya politisi asal Minahasa Selatan tersebut. 

Tak lepas dari itu, Runtuwene menyesalkan pemerintah kota Manado dalam hal ini Walikota GSV Lumentut dan Wakil Walikota Mor Bastian, tidak terbuka kepada Masyarakat, "Pemerintah kota saja melanggar aturan, bagaimana masyarakat mau mendengar pemerintah. Inilah contoh buruk pemerintah" Tegasnya.
Terinformasi seharusnya pemerintah kota Manado menyerahkan kewenangan terminal Malalayang pada tahun 2016 bulan oktober lalu.
Axact

Axact

Vestibulum bibendum felis sit amet dolor auctor molestie. In dignissim eget nibh id dapibus. Fusce et suscipit orci. Aliquam sit amet urna lorem. Duis eu imperdiet nunc, non imperdiet libero.

Post A Comment:

0 comments:

Terima kasih telah membaca berita MSN.com silahkan tinggalkan komentar Anda.

Komentar yang mengandung unsur SARA / Porno dan Dapat menyinggung perasaan orang lain akan dihapus oleh redaksi

Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.