Deprov-MSN, Rapat Paripurna DPRD Provinsi  Sulawesi Utara dalam rangka Pengambilan Keputusan terhadap Ranperda Provinsi Sulut tentang Perlindungan, Pangawetan dan Pemanfaatan Taman Hutan Raya Gunung Tumpa H.V. Worang serta Penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah (PROPEMPERDA) Tahun 2018 sekaligus penyampaian Gubernur terhadap Ranperda Provinsi Sulut tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah PT. Jaminan Kredit Daerah Provinsi Sulut dan Ranperda Provinsi Sulut tentang Pertambangan Mineral.

Rapat Paripurna yang di Pimpin Ketua DPRD Sulut Andrei Angouw ini dihadiri oleh Gubernur Sulut Olly Dondokambey, Wagub Steven Kandouw, Pimpinan dan Anggota DPRD yang terhormat, Forkopimda Sulut, Sekprov dan Para Pejabat Eselon, unsur Pers dan undangan. Rapat Paripurna ini diawali oleh penyampaian Laporan Pansus Ranperda Pengelolaan Taman Hutan Raya Gunung Tumpa H.V. Worang oleh Ketua Pansus Razky Mokodompit, selanjutnya disampaikan Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi terhadap Ranperda tersebut. 

Rapat paripurna dilanjutkan dengan Pembacaan laporan Badan Pembentukan Peraturan Daerah oleh Ketuanya Boy Tumiwa SH, dan menyampaikan beberapa Ranperda yang telah dibahas untuk diajukan sebagai Perda Provinsi Sulut. 

Paripurna ini juga dilakukanya Penandatanganan Ranperda Taman Hutan Raya Gunung Tumpa H.V. Worang dan pembacaan Surat-Surat Masuk oleh Sekwan DPRD Sulut dan diakhiri dengan sambutan Gubernur Sulut Olly Dondokambey sekaligus penyampaian ranperda tentang Pembentukan BUMD PT Jaminan Kredit Daerah dan Ranperda tentang Pertambangan Mineral.
Sambutan Gubernur Sulut Olly Dondokambey terhadap ranperda tentang pembentukan BUMD PT. Jaminan Kredit Daerah dan ranperda tentang pertambangan mineral.
Gubernur  Olly Dondokambey mengatakan, diajukannya rancangan peraturan daerah tentang perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan Tahura Gunung Tumpa adalah bagian dari komitmen pemerintah daerah.

“Kami terus berupaya menghadirkan dokumen peraturan daerah dibidang kehutanan atau kawasan pelestarian alam, yang paripurna sekaligus implementatif dan mampu mendukung gerak langkah pembangunan daerah dan pencapaian yang semakin baik,” sebutnya.
Dirinya juga mengatakan, dengan telah diputuskannya dan setuju bersama ranperda tentang perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan Tahura menjadi peraturan daerah maka Olly mengharapkan agar ini bisa dijadikan landasan pijak untuk melakukan pengelolaan maupun pelestarian hutan. 

Gubernur Olly juga mengatakan Sulut memerlukan upaya pembaharuan dan penataan kegiatan pengelolaan dan pengusahaan pertambangan mineral yang memperhatikan prinsip lingkungan hidup.

“Ini penting dalam penetapan kedua ranperda ini kemudia membawa kami pada harapan, bahwa DPRD dapat turut membahas dan menyempurnakan lewat kajian komperhensif sehingga dapat memantapkan kinerja kita dalam roda pemerintahan,” sebutnya.
Ditempat yang sama Ketua Pansus TAHURA Raski Mokodompit dalam laporan mengatakan, DPRD merespon positif ranperda tentang perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan Tahura gunung tumpa H.V Worang tersebut.
“Adapun perubahan ranperda tersebut dari 60 pasal berkurang manjadi 55 pasal. Terdiri dari perlindungan pengawetan, dan pembinaan dan pengawasan. Pemanfaatan Tahura harus disesuaikan dengan keperluan yaitu penelitian, koleksi kekayaan alam, pemanfaatan karbon serta pemanfaatan air dan pemanfaatan tradisional masyarakat serta penangkaran hewan,” sebutnya.
(Resa Sky)

Axact

Axact

Vestibulum bibendum felis sit amet dolor auctor molestie. In dignissim eget nibh id dapibus. Fusce et suscipit orci. Aliquam sit amet urna lorem. Duis eu imperdiet nunc, non imperdiet libero.

Post A Comment:

0 comments:

Terima kasih telah membaca berita MSN.com silahkan tinggalkan komentar Anda.

Komentar yang mengandung unsur SARA / Porno dan Dapat menyinggung perasaan orang lain akan dihapus oleh redaksi

Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.