Ir. James Tuuk
Deprov-MSN, Statmen terkait penyadapan komisi pemberantasan Korupsi (KPK) ke Anggota DPR dan DPRD didukung oleh Anggota DPRD dari Provinsi Sulawesi Utara James Tuuk Tuai Protes yang dianggap menganggu kenyamanan Privasi bagi beberapa anggota Parlemen lainya, dianggap James Tuuk adalah wajar dan silahkan berargumentasi positif terkait penyadapan KPK ini, lain halnya dengan warga masyarakat, masyarakat mendorong agar KPK dapat mewujudkan, memperlihatkan permainan-permainan kotor oleh sejumlah anggota DPR dan DPRD, apa lagi diduga banyak wakil Rakyat bermain Projek dengan nama perusahan saudara atau istrinya.



Demi kelancaran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menjalankan tugas memerangi tindak korupsi di Indonesia, salah satu cara dengan memberlakukan penyadapan. Namun demikian, tindakan tersebut masih menjadi pro-kontra. Terjadi perbedaan pendapat dengan alasan privasi. Namun demikian, banyak pula yang setuju bila penyadapan tersebut diterapkan.
Seperti dikatakan Ir.Julius Jems Tuuk, salah satu Legislator di DPRD Sulut. Dirinya setuju bila dilakukan penyadapan oleh KPK.
“Saya setuju,” tutur politisi PDIP ini, saat ditanyakan sejumlah awak media di ruang kerjanya, Jumat (2/2/2018) kemarin sore.
Walaupun demikian, dirinya menghargai bila ada yang tidak setuju.
“Sebab, kita ini kan ada privacy. Saya memahami pemikiran-pemikiran anggota DPR jika berpendapat bahwa hak mereka sebagai anggota dewan kalau disadap privacy akan terkuak, merasa tidak nyaman,” ujar dia.
Tetapi lanjut Tuuk, kalau kita berpikir kenapa harus dilakukan penyadapan, pasti ada alasan.
“Karena pada jaman itu bisa dibilang banyak hal-hal yang dilakukan oleh oknum DPR keluar dari sumpah dan janji sebagai anggota DPRD,” ungkapnya.
Bila penyadapan oleh KPK dinilai penting dilakukan, karena sebagian besar tangkap tangan informasinya dari penyadapan.
“Artinya, oknum-oknum DPR dan eksekutif sampai hari ini masih menggunakan kekuasaan yang rakyat berikan sesuai undang-undang tetapi disalah gunakan didalam penerapan pekerjaan. Justru itu mengapa dianggap penting dilakukan penyadapan,” jelas Legislator dapil Bolaang Mongondow Raya ini.
Tegas Tuuk, bila DPR tidak setuju dengan penyadapan sebaiknya tidak memilih jadi Anggota DPR.
“Solusinya itu, jangan jadi anggota DPR. Ketika KPK mengeluarkan kebijakan penyadapan, KPK berpikir tentang Indonesia. Tetapi ketika anggota DPR mengatakan ini menyangkut privacy, itu berpikir tentang kepentingan pribadi. Itulah alasan kenapa saya setuju KPK lakukan penyadapan,” tandas Legislator yang dikenal kritis ini
Axact

Axact

Vestibulum bibendum felis sit amet dolor auctor molestie. In dignissim eget nibh id dapibus. Fusce et suscipit orci. Aliquam sit amet urna lorem. Duis eu imperdiet nunc, non imperdiet libero.

Post A Comment:

0 comments:

Terima kasih telah membaca berita MSN.com silahkan tinggalkan komentar Anda.

Komentar yang mengandung unsur SARA / Porno dan Dapat menyinggung perasaan orang lain akan dihapus oleh redaksi

Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.