Ir James Tuuk
Deprov-MSN, Nama Gemmy Kawatu Mantan Kepala Dinas Pendidikan Provensi Sulawesi Utara disebutkan oleh Anggota Parlemen Fraksi PDI-Perjuangan dari komisi satu Ir James Tuuk terkait dugaan banyaknya praktek Penyamun yang mengkomersilkan anggaran Bea Siswa, ini harus menjadi tanda awas bagi kadis baru dr Grace Punu, saya mintakan agar esalon tiga dan empat di Diknas harus diganti agar dugaan praktek ini tidak akan terjadi lagi, wajarkankan kalau saya sebut pak Gemmy tak mampu melakukan kerja hebat bagi Rakyat Sulut lebih di pendidikan". Tegas Tuuk.



Baru-baru ini Gubernur Provinsi Sulut, Olly Dondokambey melakukan rolling pejabat di eselon 2. Grace Punuh yang sebelumnya sebagai Kepala Dinas Sosial, saat ini menggantikan Gemmy Kawatu di Dinas Pendidikan Daerah (DIKDA) Provinsi Sulut.
Menurut Ir.Julius Jems Tuuk, Anggota DPRD Sulut, Punuh harus mampu melakukan perombakan terkait sistem yang selama ini dijalankan pemimpin yang lama. Contohnya lanjut Tuuk, penyaluran beasiswa yang tidak sesuai dan terkesan menerapkan praktek ‘bursa komoditas yang dikomersialkan",
“Banyak skali persoalan yang ada di Dinas Pendidikan. Yang ter-capture dari saya pertama adalah beasiswa,” tutur dia saat ditemui sejumlah wartawan di ruang kerjanya, Senin (12/2/2018).
Diduga, beasiswa tersebut sudah menjadi bursa komoditas. “Yang terjadi di fakta seperti itu. Bursa komoditas itu, siapa yang memberikan penawaran lebih besar, akan mendapatkan beasiswa itu,” ucap Legislator dari PDIP ini.
Dirinya menyesalkan penyaluran beasiswa di era kepemimpinan Kawatu. “Coba tanya, berapa banyak siswa Mongondow yang dapat beasiswa. Bahkan, Fraksi PDIP pun tidak mampu memperjuangkan beasiswa ini. Jadi, di masa kepemimpinan Kawatu betul-betul melanjutkan program pemerintahan sebelumnya. Beasiswa hanya bisa dihitung dengan jari,” kata Tuuk.
Lanjut Tuuk, cara penyaluran beasiswa yang tidak berpihak waktu lalu, tidak bisa dilanjutkan lagi di kepemimpinan OD-SK dan Grace Punuh.
“Sekalipun dua tahun pemerintahan OD-SK berjalan, kebijakan-kebijakan yang diputuskan Pinas Pendidikan tidak berpihak bagi masyarakat Bolaang Mongondow. Kita (masyarakat Bolmong) tidak minta lebih, kita hanya minta keadilan,” tegas Tuuk.
Tuuk juga mengusulkan kepada pemerintah OD-SK agar tidak hanya melakukan rolling terhadap eselon 2. “Kepala-kepala bidang, eselon 3 dan eselon 4 dilakukan perubahan. Dinas pendidikan tidak sejalan dengan pemerintahan OD-SK,” ujar dia.
Bukan hanya beasiswa yang disorot Legislator ini, sertifikasi guru pun tak luput dari perhatian Tuuk.
“Ada enam guru yang sertifikasinya tidak dibayar. Saya punya datanya,” tandas Tuuk
(Resa Sky)
Axact

Axact

Vestibulum bibendum felis sit amet dolor auctor molestie. In dignissim eget nibh id dapibus. Fusce et suscipit orci. Aliquam sit amet urna lorem. Duis eu imperdiet nunc, non imperdiet libero.

Post A Comment:

0 comments:

Terima kasih telah membaca berita MSN.com silahkan tinggalkan komentar Anda.

Komentar yang mengandung unsur SARA / Porno dan Dapat menyinggung perasaan orang lain akan dihapus oleh redaksi

Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.