Kegiatan Forum Komunikasi Para Pemangku Kepentingan.
TOMOHON MSN -- Bertempat di ruangan Walikota Tomohon dilaksanakan kegiatan Forum Komunikasi Para Pemangku Kepentingan Tingkat Kota Tomohon, selasa (7/3/2017).

Tujuan forum ini adalah tercapainya komunikasi yang baik dengan instansi pemerintah, tercapainya pemahaman yang sama dalam pelaksanaan program JKN-BPJS Kesehatan dan terwujudnya kerjasama yang saling menunjang dalam rekrutmen kepesertaan demi tercapainya universal coverage (UC). Tujuan tersebut sejalan dengan program pemerintah pusat dalam merealisasikan program nawa cita presiden RI, dimana telah menjadi target bahwa paling lambat 1 januari 2019, universal coverage dapat dicapai. Artinya seluruh warga negara indonesia telah mendapat jaminan kesehatan melalui program-program BPJS.

Di sulawesi utara, Kota tomohon merupakan daerah yang pencapaian universal coverage tertinggi, yaitu mencapai 84,80% dari total penduduk 105.198 jiwa.

Dalam kesempatan tersebut Walikota Tomohon Jimmy F Eman menyampaikan harapan bahwa sebelum 1 januari 2019, kota tomohon boleh mencapai universal coverage 100%. "Saya memberikan tantangan kepada BPJS dan instansi pemerintah terkait, kalau boleh akhir 2017 tomohon telah mencapai universal coverage 100%," kata Eman.

Eman meminta kepada perangkat daerah yang terkait seperti dinas sosial, dinas kesehatan, dinas kependudukan dan pencatatan sipil, dinas tenaga kerja serta BPMPTSP, untuk bekerjasama ddengarpada kantor pelayanan publik yang dalam waktu dekat akan segera dibangun dan rencananya selesai pertengahan tahun ini, karena pelayanan BPJS juga merupakan bagian Pelayanan Publik, dimana Peningkatan pelayanan publik akan menjadi salah satu leading sektor pemerintah kota tomohon di tahun 2017 ini," tukas Eman.

Kepala cabang BPJS Wilayah tondano dan tomohon, drg. Nora D. Manurung, MPH.AAK menjelaskan, untuk mencapai Universal Health Coverage Tahun 2019, ada 3 unsur yang berperan penting, Pemerintah Daerah (yang mendaftarkan masyarakat tidak mampu ke program JAMKESDA), Pemberi Kerja, yang wajib mendaftarkan pekerja dan anggota keluarganya, serta masyarakat mampu yang mendaftarkan diri dan anggota keluarga secara mandiri, tutur Manurung.

Namun, lanjut dia, dalam upaya mencapai hal tersebut ditemui beberapa kendala, termasuk masih ada badan usaha yang belum mendaftarkan pekerjanya, validitas data penduduk yang belum sesuai keadaan sebenarnya, dan pemahaman masyarakat akan keuntungan program BPJS yang kurang. "Menjadi permasalahan juga adalah masih terdapatnya peserta JKN-BPJS yang menunggak. Juga adanya perlakuan instansi atau pihak swasta seperti rumah sakit yang tidak menjalankan prosedur sesuai ketentuan yang diatur dalam kesepakatan antara BPJS dan pihak rumah sakit," jelasnya.

Untuk hal ini Nora meminta kepada masyarakat, jika ada pengeluhan-pengeluhan atas pelayanan yang diberikan oleh Rumah Sakit agar menyampikannya kepada pihak BPJS untuk ditindaklanjuti. "Dalam mengatasi kendala-kendala yang ada, BPJS berharap adanya dukungan dari semua pemangku kepentingan yang ada di kota tomohon," tukasnya.

Hadir dalam pertemuan, Asisten I Dra. Truusje Kaunang, KadisKependudukan & Capil Ir. Royke Roeroe, Kadis Sosial dr. Jhon Lumopa, Kadis Kesehatan dr. Deesje liuw, M.Biomed,Kadis Tenaga Kerja Jeane Bolang, Sh, Kadis Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu Ir. Nova Rompas, Kabag Humas & Protokol Christo P Kalumata, SSTP dan Sekretaris Badan Keuangan Daerah Jhon sonny liuw,  serta jajaran BPJS Kesehatan.***(terry)
Axact

Axact

Vestibulum bibendum felis sit amet dolor auctor molestie. In dignissim eget nibh id dapibus. Fusce et suscipit orci. Aliquam sit amet urna lorem. Duis eu imperdiet nunc, non imperdiet libero.

Post A Comment:

0 comments:

Terima kasih telah membaca berita MSN.com silahkan tinggalkan komentar Anda.

Komentar yang mengandung unsur SARA / Porno dan Dapat menyinggung perasaan orang lain akan dihapus oleh redaksi

Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.