Miky Wenur Tandatangani MOU Pembentukan Perda.
TOMOHON MSN -- Hari ini, kamis (2/2), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) melaksanakan kegiatan Penandatanganan Nota Kesepahaman (MOU), antara DPRD Kota Tomohon dan Kantor Wilaya Kementrian Hukum dan Ham Sulawesi Utara tentang kerja sama di bidang pembentukan Peraturan Daerah (Perda), yang di laksanakan di Restoran Okoy Flower Garden (OFG) di kelurahan Kaskasen.

Kegiatan diawali dengan penandatangan MOU oleh Ketua DPRD Tomohon dan Kakanwil Kemenkum HAM Sulut Pondang Tambunan, SH.MA yang disaksikan Wakil Ketua DPRD Caroll Senduk, SH dan Joudy Moningka, SIP serta Kadiv Pelayanan Hukum dan HAM Mercy Jone, SH.

Para Anggota DPRD Menghadiri Penandatanganan MOU.
Ketua DPRD Kota Tomohon Ir. Miky J.L Wenur mengatakan, "dasar pertimbangan pelaksanaan kegiatan di tahun 2017 ini adalah, DPRD Kota Tomohon mengangendakan tiga Perda yang direncanakan akan di bentuk sebagai Perda inisiatif dari DPRD kota Tomohon," ungkapnya.

Dikatakan, kami tentunya berharap, kerjasama ini bisa terlaksana dan dari kami DPRD kota Tomohon bisa mendapatkan banyak masukan dari Kemenkum HAM dalam rangka penyusunan Perda-Perda di Kota Tomohon terlebih khusus Perda Inisiatif, ucap Ketua DPRD itu.

Wenur menambahkan, bila ditahun 2017 ini dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan, di tahun 2018 nanti akan semakin banyak Perda Inisiatif yang nantinya akan diusulkan oleh DPRD Kota Tomohon. "Terbentuknya DPRD di Kota Tomohon sejak tahun 2003, tahun 2017 ini pertama kalinya DPRD kota Tomohon mengajukan Perda Inisiatif sekaligus 3 Perda," tukasnya.

Sementara itu, Pondang Tambunan SH.MA mengungkapkan rasa syukurnya, "baru tiga bulan bertugas di Sulawesi Utara, Kota Tomohon merupakan tempat yang indah," tandasnya.

Kakanwil mengatakan bahwa ada 3 hal tugas kanwil kemenkum HAM diantaranya yaitu Divisi Pemasyarakatan, Divisi imigrasi dan Divisi Pelayanan Hukum seperti yang dilaksanakan saat ini. “Jadi Divisi ini adalah bagaimana membentuk hukum, sosialisasi hukum, bantuan hukum dan termasuk didalamnya adalah penyusunan Peraturan Perundang-undangan berada kendali Divisi Pelayanan Hukum dan itu yang kita laksanakan saat ini,” jelas Kakanwil.

"Kami memberikan apresiasi yang tinggi kepada DPRD Kota Tomohon yang memberikan kesempatan kepada Kemenkum HAM Sulut untuk hadir di kegiatan ini, sehingga kami dapat mengimplementasikan salah satu tugas Kemenkum HAM didalam membantu Pemerintah daerah untuk menyiapkan rancangan Peraturan Daerah," ungkap Tambunan.

Ditambahkan, “Untuk tugas ini, Kementerian hukum dan HAM Sulut akan menyiapkan para drafter-drafter kita dan bisa membantu DPRD Kota Tomohon bagaimana menyiapkan rencana atau kajian akademis dan rancangan Peraturan Daerah tersebut,” pungkasnya.

Hadir juga kegiatan ini, jajaran Kemnkum HAM Sulut, para anggota DPRD Kota Tomohon, Sekretaris DPRD Tomohon F.F. Lantang, SSTP beserta Staf.***(terry)
Axact

Axact

Vestibulum bibendum felis sit amet dolor auctor molestie. In dignissim eget nibh id dapibus. Fusce et suscipit orci. Aliquam sit amet urna lorem. Duis eu imperdiet nunc, non imperdiet libero.

Post A Comment:

0 comments:

Terima kasih telah membaca berita MSN.com silahkan tinggalkan komentar Anda.

Komentar yang mengandung unsur SARA / Porno dan Dapat menyinggung perasaan orang lain akan dihapus oleh redaksi

Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.