News Update :

.

Ingin Pasang Iklan?Hub CP : 082292409557 - 081389092007
Home » » "Menanti Keputusan Gubernur Sulut Untuk Menyelamatkan Pulau Bangka"

"Menanti Keputusan Gubernur Sulut Untuk Menyelamatkan Pulau Bangka"

Penulis : manadosatu redaksi on Minggu, 20 Oktober 2013 | 15.30

Pada hari Sabtu kemarin tanggal 19 Oktober 2013 saya membaca koran Kompas edisi cetak terbitan hari itu. Saya tertarik membaca sebuah berita di halaman 22 yang berjudul "Pabrik Baja di Trowulan Dibatalkan". Pada alinea pertama berita itu tertulis: "Komunitas sejarawan dan budayawan pemerhati kelestarian situs Trowulan di Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, bernapas lega. Jumat (18/10) kemarin, Gubernur Jawa Timur Soekarwo membatalkan izin pendirian pabrik besi baja di Desa Bejijong dan Wates Umpak, Trowulan yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Mojokerto".

Akhirnya Bupati Mojokerto Mustafa Kemal Pasha pun setuju untuk mendorong investor pabrik baja menjual kembali lahan seluas 2 hektar yang sudah dibeli di kedua desa tersebut dan memindahkan lokasi pabrik ke kawasan industri lain. Keberhasilan dalam mencegah pendirian pabrik baja di kawasan situs yang diduga menjadi pusat pemerintahan Kerajaan Majapahit itu dilakukan melalui protes para seniman dan budayawan Mojokerto, Jatim, hingga nasional terus menerus selama beberapa bulan terakhir. Termasuk melalui petisi 'online' berjudul 'Save Trowulan' yang sudah ditanda-tangani oleh
10.316 orang, yang ditujukan kepada:
Mustafa Kemal Pasha (Bupati Mojokerto), Aris Soviyani (Kepala Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Timur) dan Kacung Marijan (Dirjen Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan).
Membaca berita tersebut diatas membuat hati saya senang dan perasaan saya bangga, oleh karena ternyata seorang Gubernur Jawa Timur Soekarwo masih memiliki hati nurani yang bersih dan akal pikiran yang sehat, sehingga beliau dengan berani dan tegas membuat keputusan pembatalan izin pendirian pabrik besi baja tersebut. Saya yakin keputusan itu dibuat bukan saja karena pemberian izin itu melanggar Undang-Undang Cagar Budaya Nomor 11 Tahun 2010 ataupun karena adanya petisi dan desakan dari masyarakat, tapi juga karena kecintaan beliau yang begitu besar terhadap tanah airnya dan kesadaran beliau terhadap pelestarian warisan budaya bangsanya.

Saya pun teringat dengan sebuah petisi 'online' yang saya tanda-tangani beberapa waktu lalu, yang berjudul: "No mining on small islands. Save Bangka – North Sulawesi!" yang ditujukan kepada: Sinyo Harry Sarundajang (Gubernur Sulawesi Utara), Sompie Singal (Bupati Minahasa Utara) dan Susilo Bambang Yudhoyono (Presiden Republik Indonesia). Sampai saat saya menulis tulisan ini, petisi yang dimulai oleh artis Kaka 'Slank' untuk menyelamatkan pulau Bangka yang berada di wilayah kabupaten Minahasa Utara, provinsi Sulawesi Utara ini telah ditanda-tangani oleh 14.221 orang.

Ketika kampanye untuk menyelamatkan pulau Bangka ini dimulai, sebagian besar rakyat Indonesia tidak mengetahui bahwa ada pulau kecil bernama Bangka di Sulawesi Utara? Mereka hanya mengenal pulau Bangka di provinsi Kepulauan Bangka-Belitung. Padahal nama pulau Bangka di Sulawesi Utara sudah tidak asing lagi bagi para penyelam (diver) Indonesia dan luar negeri. Karena lokasinya yang berada di tengah-tengah antara Pulau Bunaken dan Selat Lembeh menyebabkan uniknya terumbu karang dan kondisi bawah laut di pulau kecil ini. Terkadang di pulau ini bisa ditemui ikan duyung (dugong), yang termasuk dalam daftar terancam punah kategori 'merah' oleh International Union for Conservation of Nature (IUCN).

Gerakan untuk menyelamatkan Pulau Bangka atau 'Save Bangka Island', saat ini telah menjadi simbol perjuangan penduduk dari pulau-pulau kecil di Indonesia lainnya untuk mempertahankan pulau tempat mereka tinggal dari kerusakan akibat aktivitas ekonomi yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sebelum gerakan moral ini dimulai, telah ramai diberitakan bahwa PT. Mikgro Metal Perdana (MMP) asal Cina mendapat izin usaha penambangan biji besi di pulau yang hanya seluas 4.700 hektar tersebut. PT. MMP dikabarkan akan menginvestasikan dana sebesar Rp. 17 triliun.

Walaupun investasi dari usaha penambangan biji besi tersebut akan mendatangkan pendapatan bagi daerah dan dampak ekonomi bagi pembangunan daerah, namun pemberian izin usaha penambangan oleh Gubernur Sulawesi Utara ini jelas-jelas sangat bertentangan dan melanggar beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Yang pertama adalah: Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007, yang melarang pertambangan mineral dan metal pada pulau-pulau kecil seperti pulau Bangka.

Yang kedua adalah: Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa izin pertambangan hanya berlaku pada area seluas antara 5000 hektar sampai 100.000 hektar. Padahal luas area pulau Bangka hanya sekitar 4700 hektar. Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 ini juga disebutkan bahwa pendapat publik harus dipertimbangkan. Sekitar 95% warga pulau Bangka dan sekitarnya seperti Kinabahutan, Talisei, dan Gangga, yang berjumlah 4500 penduduk, dengan sepenuhnya telah menolak rencana pertambangan ini. Secara jelas dan nyata bahwa hak dari 4500 orang ini telah dilanggar.
Yang ketiga adalah: Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 yang melarang pengrusakan situs yang telah dinyatakan sebagai daerah potensi pariwisata. Pulau Bangka telah dikenal dan dimasukkan dalam Rencana Strategis Pariwisata Nasional untuk destinasi penyelaman dunia. Pertambangan akan menghancurkan potensi ini sepenuhnya, dan juga tetangganya Taman Laut Nasional Bunaken dan Selat Lembeh.

Akhirnya saya sangat berharap kepada Gubernur Sulawesi Utara Sinyo Harry Sarundajang untuk secara arif dan bijaksana dapat mendengarkan suara dan aspirasi rakyatnya serta memperhatikan petisi dan masukan dari para pecinta/pegiat lingkungan hidup berkaitan dengan usaha penyelamatan pulau Bangka. Saya juga akan merasa bangga sebagai putra daerah Sulawesi Utara, apabila Gubernur Sulawesi Utara Sinyo Harry Sarundajang dengan berani dan tegas mengambil keputusan untuk membatalkan izin usaha penambangan biji besi di pulau Bangka demi kepentingan rakyat banyak, pelestarian lingkungan hidup dan penegakkan Undang-Undang, sebagaimana telah ditunjukkan pula oleh Gubernur Jawa Timur Soekarwo yang membatalkan izin pendirian pabrik besi baja di Trowulan, Mojokerto.

Oleh: Hentje Pongoh, SE, MM (Founder & Chairman HP Institute, CEO ManadoSatuNews.com, Member of The International Ecotourism Society)








Share this article :

Poskan Komentar

Terima kasih telah membaca berita MSN.com silahkan tinggalkan komentar Anda.

Komentar yang mengandung unsur SARA / Porno dan Dapat menyinggung perasaan orang lain akan dihapus oleh redaksi

 
Company Info | Hubungi Kami | Kode Etik | Term of use | Widget | Pasang Iklan | Site map
Copyright © 2013. ManadoSatuNews.com . All Rights Reserved.
Design Template by panjz-online | Support by creating website | Powered by Blogger