.

.

TRENDING NOW

Iklan
Media Online ManadoSatuNews.com
Airmadidi (MSN) - Menjelang hari kemerdekaan RI yanģ ke 72 tahun, berbàgai kegiatan dan perlombaan di gelar oleh pemerintah dan masyaraķat untuk mengisi semangat kemerdekàan yang telah di perjuangkan oleh para pahlawan kemerdekàan,deņgan semangăt persatuan dan ķebersamaan itulah pemerintah kecamatan kalawat kabupaten minahasa utara menggelar berbagai macam perlombaan dan melibatkan pemerintah kecamatan dan desa serta berbagai elemen masyarakat Juga lembaga lainya. 

Salah satu perlombaan yànģ mendàpat antusiasme yañg luar biasa dari masyarakat adalah lomba gerak jalan yang di laksañakan sabtu 12/8 dengan diikuti oleh puluhàn regu dari berbagai sekolah dan lembaga pemerintah serta lembagà masyarakat dan organisasi kepemudàan di kecamàtan kàlawat.sebagai salasatu bentuk ekspresi kebangsaan untuk memeriàkan HUT Proklàmási maka dilaķsanakan juga pèrlombaan olàraga lainya dan di pusatkan di desa watutumou .dan sebagai penghargaàn atas keterlibatàn masyaràkan panitia memberikan hadia dan uang pembiñaan bagi pesertà yang meñdapat nilai tertinģgi ujar Melki Wantania S,IP selaku ketua panitia. Kami sangat berterimakasi kepada pemèrintah kecamatàñ yang telah memprakarsai keģiàtàn ini dan kepada masyarakat yaņg telah mendukung dan melibatkan dìri dalam lomba ģebyar kemerdeķaan RI di ķecamătan kàlawat ini ujarnya lagi. 


Sementara secara terpisa camàt Kalawat Herman Mengko S,IP Msi menàmbahkan bahwa lomba ini di laksanakan untuk memeriahkan HUT Proklamàsi kemerdekaan RI serta meņgajàķ semua masyarakat terlebih bagi generasi muda untuk menumbuhķembanģkàn semaņgat ciñtà tanah àir dàn jiwa nasionalisme bagi kaum muda untuk menangkal faham radiķalisme yaņģ sementara berkembang di iñdonesia yang bertujuan untuk memecàh bela persatuan dan kesatuan baņgsa,maka lewat kegiatan iñi kiranya memberiķan semànģat baru dan di maknai dengañ terus memupuk rasa ķebangsaan yang tinggi serta menggalang ķeutuhàn dan persatuan bangsa sebagai tujuan dan amañat pancasiĺa dan UUD 45 ujàr camat kalawar ini ķepàda Manadosatunews.com 

Steven Laluas | Jendri Frans Mamahit
Media Online ManadoSatuNews.com
Manado (MSN) - Ritel Indonesia sebagai sebuah perusahaan Teknologi yang bergerak dibidang E-Commerce akan segera menghadirkan layanan WeMART dikota Manado. WeMART sendiri merupakan layanan E-Commerce kebutuhan harian yang mengutamakan layanan delivery dengan sistem pembayaran Cash On Delivery yang diklaim menjadi solusi untuk lebih menghemat waktu dan uang keluarga Indonesia khususnya yang ada dikota Manado.

Chief Executive Officer RITEL INDONESIA Muhammad Talani  menjelaskan sejauh ini baru pihaknya yang menggunakan sistem COD dalam belanja kebutuhan sehari-hari. Dirinya juga mengklaim WeMART akan menjadi solusi tepat bagi masyarakat Indonesia.

"Ini layanan pertama di Indonesia, sehingga kami yakin WeMART mampu menjadi solusi nyata," terangnya.

Sementara itu Chief Technology Officer RITEL INDONESIA Jendri Frans Mamahit menjelaskan bahwa teknologi yang digunakan oleh WeMART berbasis pada Chating Media sosial sehingga pengguna tidak perlu mendownload apa-apa untuk menggunakan layanan ini.

"Kami punya Call Center yang bisa dihubungi pada jam kerja, tinggal hubungi WeMART dan tulis apa yang akan dibeli kemudian setelah kami konfirmasi maka WeMART akan mengantarkan belanjaan ke konsumen dimana pembayaran akan dilakukan setelah barang diterima," tuturnya.

Ditanya soal berapa biaya yang harus dikeluarkan untuk menjadi member WeMART, Chief Marketing Officer RITEL INDONESIA Wahyu Latala menjawab bahwa konsumen WeMART hanya cukup membayar Rp.10rb per bulan untuk dapat menggunakan layanan ini.

"Cukup bayar Rp.10rb per bulan dan konsumen dapat melakukan pemesanan pada layanan kami, namun jika siapapun bisa menggunakan layanan WeMART meski tidak menjadi member tetapi akan dikenakan biaya antar. Jadi lebih baik menjadi member karena hanya sekali melakukan pembayaran namun bisa berkali-kali melakukan pesanan," jelasnya.

WeMART sendiri mengutamakan layanan berlangganan kebutuhan harian, konsumen tinggal memesan kebutuhan yang dia perlukan dan menentukan setiap tanggal berapa barang akan dikirim. Jumlah barang pun dapat diubah maksimal sehari sebelum dikirim. Yang paling penting pembayaran dilakukan setelah barang diterima oleh konsumen.

Chief Operating Officer RITEL INDONESIA Richard Yo memastikan pertengahan Agustus ini layanan WeMART sudah dapat digunakan oleh masyarakat kota Manado.

"Kita percepat rencana launchingnya, sebelumnya direncanakan pada september namun kita percepat menjadi Agustus agar masyarakat kota Manado dapat menggunakan layanan WeMART secepatnya," jelas Richard Yo didampingi oleh Chief Financial Officer Febrian Ebiet Subiono kepada Manadosatunews. (***)
Media Online ManadoSatuNews.com
Tomohon-MSN, Tindak lanjuti dari dengar pendapat (hearing) pada bulan kemarin dikantor DPRD Sulawesi Utara, adanya laporan warga kelurahan Tinoor, kecamatan Tomohon utara, terhadap warga yang bukan warga Tinoor, melakukan kegiatan perombakan hutan milik wilayah kepolisian kelurahan Tinoor oleh oknum dari warga desa lain, sehingga hasil hearing Komisi satu dan komisi dua bersama Biro Kepemerintahan dan dinas kehutanan melakukan Kunjungan kerja turun lokasi yang berbermasalah. 

Tiga personil komisi I DPRD Sulut yakni James Tuuk, Netty Pantow dan Eva Sarundajang menyesalkan terjadinya perusakan lingkungan di hutan produktif Tinoor. Saat diwawancarai disela-sela kunjungan lapangan di hutan Tinoor Rabu (9/8-2017) Legislator Dapil Bolmong Raya James Tuuk secara tegas mengecam tindakan oknum pengusaha Berty Sumalata yang dinilai menjadi biang dari rusaknya sumber daya alam di Hutan Tinoor ini. 


“ Kita menemukan sudah ada aktifitas pengrusakan hutan. Entah dari mana rumusnya tiba-tiba Berty Sumalata sudah mengantongi serifikat kepemilikan tanah. Padahal tanah ini merupakan hutan produktif yang seharusnya dilestarikan, karena merupakan daerah resapan air bagi warga Manado. Namun faktanya hutan ini memeng sudah dirusak,” bebernya. Tuuk bahkan menyesalkan aparat kepolisian khususnya Polsek setempat yang kurang merespon laporan warga. Karena menurut dia apabila persoalan perusakan hutan yang menurutnya dilakukan secara masif tidak ditindak lanjuti aparat kepolisian setempat, dirinya akan melaporkan hal tersebut ke Kapolda . 

” Kalau kepolisian setempat tidak ada tindakan, saya akan melaporkannya ke pak Kapolda agar Kapolsek ini diperiksa. Ada apa ini, bagaimana mungkin seorang Berty Sumalata melawan Pemerintah, bagaimana ia bisa mengalahkan Kepolisian Republik Indonesia. Bagi saya ini aneh,” semburnya. Ditambahkannya apabila memang pihak Polres Minahasa tidak bisa menyelesaikan kasus tersebut, dirinya menyarankan agar penangannanya diserahkan ke Polda Sulut. Karena persoalan besar tersebut terkesan hanya diabaikan. Senanda dengan Tuuk, personil komisi I Netty Pantow menegaskan ada sejumlah aspek yang dilanggar sehingga berimbas pada perusakan hutan tersebut, Menurutnya bukti kejanggalan yang terungkap, dimana menurut politisi Demokrat ini, jika memang hutan tersebut menjadi hak Negara kenapa beralih menjadi hak perorangan. 

 “Kalau memang demikian pasti ada pelanggaran ijin, juga aspek kepemilikan. Apa yang mendasari seorang Berty Sumalata sehingga dia memiliki keberanian untuk mengelolah dan mengklaim memiliki lahan seluas 200 hektar di hutan tersebut sebagai miliknya.,” tandas legislator Dapil Minut-Bitung ini. Dirinya menambahkan, sebagai lembaga DPRD pihaknya wajib menindak lanjuti keluhan masyarakat dengan memanggil pihak terkait guna meminta penjelasan sejauh mana peran masing-masing instansi tersebut yang mengakibatkan timbulnya persoalan di tengah-tengah masyarakat. Pernyataan Pantow diperkuat politisi PDI.P Eva Sarundajang yang mendesak agar segera dilakukan penelusuran lebih jauh siapa yang ada di belakang masyarakat sehingga mereka berani melakukan perusakan hutan. 

“. Persoalan ini harus secepatnya ditelusuri, apakah lahan seluas 200 hektar yang ada di dalam hutan ini milik pak Berty sendiri atau bagaimana. Apakah tanah-tanah tersebut adalah milik warga yang sudah diperjual ke pak Berty. Bahkan ada informasi ada sebagian tanah sudah dijual oleh Berty Sumalata kepada salah satu pengusaha di Kota Tomohon. Itu tidak termasuk yang ada di lahan 200 hektar.” tandasnya, sambil berharap masyarakat memberikan kesempatan kepada DPRD Sulut untuk membahas persoalan tersebut dengan instansi terkait. (Resa Sky)
Media Online ManadoSatuNews.com
Manado-MSN, Permasalahan perusakan hutan dengan hutan produksi di wilayah kepolisian Tinoor yang diduga dilakukan oleh oknum pengusaha warga Desa Warembungan Berty Sumalata kian meresahkan warga setempat. Hal tersebut bahkan sempat menimbulkan perselisihan antara warga Tinoor dan Warembungan beberapa waktu lalu yang berakibat pada aksi pembakaran serta pengancaman oleh sejumlah oknum yang diduga suruhan oknum pengusaha tersebut. 

Beberapa waktu lalu sejumlah masyarakat Kelurahan Tinoor Kecamatan Tomohon Utara mendatangi DPRD Sulut guna mengadukan persoalan tersebut agar membantu memfasilitasi serta mencari solusi untuk mengatasi persoalan yang bisa mengancam kelangsungan hidup hutan yang menjadi resapan air bagi kebutuhan masyarakat. 


 Menindak lanjuti hal tersebut tim gabungan komisi I dan II DPRD Sulut dipimpin ketua Komisi I Ferdinand Mewengkang didampingi anggota komisi I James Tuuk, Eva sarundajang, Netty Pantou serta pimpinan instansi terkait yakni Kepala Biro pemerintahan Pemprov Sulut Jemmy Kumendong, Dinas Kehutanan yang diwakili Sekretaris Dinas Kehutanan Sulut J Hutagaol, Camat Tomohon Utara, dan Lurah Tinoor I dan II, Rabu (9/8-2017) turun langsung meninjau lokasi hutan Tinoor guna memantau sejauh mana aktifitas warga yang melakukan penambangan batu di lokasi tersebut. Benar saja, setelah menempuh perjalanan sekitar 5 kilometer ke dalam hutan, tim menemukan kendaraan truk yang mengangkut material batu maupun warga yang sementara melakukan aktifitas penambangan. 

Kepada sejumlah wartawan Mewengkang menuturkan kunjungan tersebut untuk menindak lanjuti laporaan masyarakat dan Pemerintah Keluraahan Tinoor yang disinyalir telah ada perambahan hutan di wilayah tersebut. “ Kunjungan tim komisi I dan II bersama instansi terkait ke lokasi hutan produktif yang ada di wilayah kepolisian Tinoor merupakan tindak lanjut dari keluhan warga Kelurahan Tinoor kepada kami bahwa disinyalir telah ada aktifitas perusakan hutan yang dilakukan justru bukan oleh penduduk setempat tapi dilakukan sejumlah warga Warembungan sekaligus juga kami ingin memastikan memastikan apakah aktifitas yang dilakukan warga sudah masuk kawasaan hutan produksi. atau memang masih di lokasi tanah pasini.” tandas Mewengkang. Disisi lain Mewengkang mengecam Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang tidak mengubrisi undangan DPRD dalam kunjungan lapangan tersebut. 


“Catat ! saya sangat menyesalkan pihak BPN yang kurang memperhatikan undangan dari DPRD. Karena dari laporan yang ada di beberapa lokasi yang disampaikan warga, sudah ada sertifikat. Sebetulnya kami ingin tahu dari pihak BPN, tapi nyatanya mereka tidak hadir,” tegas Mewengkang.  

Sementara itu Kepala Biro pemerintahan Pemprov Sulut Jemy Kumendong menuturkan, peran pemerintah terkait permasalahan yang terjadi antara warga Kelurahan Tinoor dan Desa Warembungan, Pihaknya dalam hal ini Pemprov Sulut akan melakukan penelusuran lebih mendalam untuk memperjelas dimana titik-titi kordinat serta batas kedudukan antara Desa Warembungan dan Kelurahan Tinoor tersebut. “ Kami akan telusuri lagi wilayah hutan ini masuk daerah mana apakah Tomohon atau Minahasa. Namun dari hasil penelusuran GPS aktifitas penambangan ini sudah masuk kurang lebih 300 meter ke dalam hutan produksi berarti sudah bisa dikategorikan sebagai perambah hutan. 

Tentunya kalau sudah dikategorikan perambah hutan tentu ada konsekwensi hukum “ jelas Kumendong. Pernyataan Kumendong didukung Sekretaris Dinas Kehutanan Sulut J Hutagaol yang menyebut aktifitas penambangan telah berada di kawasan Hutan Produktif yang seharusnya wajib dilindungi. Karena menurut dia, setiap ada aktifitas yang ada di dalam hutan produktif wajib memiliki ijin yang dikeluarkan Kementerian Kehutanan RI. “ Untuk mendapatkan ijin tersebut harus melalui proses yang ketat melalui Gubernur kemudian mendapatkan ijin penggunaan hutan dari Kementerian. Kami akan cek apakah mereka memiliki ijin atau tidak". (Resa Sky)