.

.

TRENDING NOW

Iklan
Media Online ManadoSatuNews.com
Sulut-MSN, Penentuan kursi bagi partai politik untuk menempatkan calon legislatifnya sebagai Calon Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia, secara nasional saat ini menggunakan ketentuan Parliamentary Threshold dengan suara minimal sebesar empat persen". Kata Johnny Alexander Suak

"Dalam ketentuan ini diatur batas suara minimal partai politik untuk ikut dalam penentuan perolehan kursi bagi partai politik. Sesuai dengan Pasal 414 Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu, ditentukan bahwa ambang batas parlemen atau parliamentary threshold adalah 4 persen dari total suara sah nasional. Artinya Parpol yang tidak memperoleh minimal 4 persen suara dalam Pemilu 2019 tidak berhak memiliki kursi di Parlemen.

“Sesuai dengan peraturan, parliamentary threshold ditetapkan empat persen secara nasional untuk DPR RI,” ugkap staf khusus Gubernur ini.

Lanjut Suak "Data terhimpun, melalui ketentuan tersebut dimaksudkan untuk mensinergikan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Pansus tidak ingin memberikan kesempatan berkembangnya partai lokal yang dapat menimbulkan masalah disintegrasi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Namun, penerapan Parliamentary Threshold dengan suara minimal 4 persen suara sah nasional ini tentu akan menjadi beban berat bagi partai politik, khususnya partai politik baru yang sedang giat memulai pergerakannya. Karena untuk pemilu kali ini akan diikuti oleh sejumlah nama partai baru, yakni Partai Persatuan Indonesia (Perindo), Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Garuda), dan Partai Berkarya". Ujarnya.

Dalam perkembangannya, sebenarnya Parliamentary threshold ini sudah diperkenalkan pertama kali pada Pemilihan Umum 2009. Diatur dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 Pasal 202, ambang batas parlemen ditetapkan sebesar 2,5 persen dari jumlah suara sah secara nasional, dan hanya diterapkan dalam penentuan perolehan kursi DPR.

Selanjutnya pada pemilu tahun 2014, Undang-undang Pemilu kembali direvisi menjadi Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012, yang menetapkan ambang batas parlemen dinaikkan menjadi 3,5 persen.

Ditambahkanya pula "Terakhir, Undang-undang Pemilu tersebut diubah lagi menjadi Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017, dan ketentuan ambang batas kembali dinaikkan menjadi 4 persen dari suara sah nasional. Aturan inilah yang saat ini dipakai oleh KPU dalam pemilu 2019 untuk menempatkan calon legislatif di kursi DPR RI". tutup Kepalah bidang di Kesbangpol Provinsi ini.

Johnny Alexander Suak/ Staf Khusus Gubernur Bidang Kajian Strategis dan KABID Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa KESBANGPOL SULUT.
(Resa Sky)
Media Online ManadoSatuNews.com
Dr Harley Mangindaan
Sulut-MSN, Mantan Wakil Walikota kota Manado Harley Mangindaan (Ai) sekaligus ketua Masyarakat Transportasi Indonesia di provinsi Sulut,
memberikan dukungan penuh atas respon baik dari pemerintah provinsi Sulawesi Utara terkait adanya peyelesaian projek Terminal Angkutan Antar Provinsi (AAP) yang lokasinya berada dikota Manado.

Mangindaan melalui via ponsel menuturkan "Bertahun-tahun dibangun, Terminal Liwas Manado dikecamatan pall dua ini seakan terabaikan, belum juga digunakan hingga saat ini, Padahal rencananya, terminal Liwas masuk tipe A akan melayani Angkutan Antar Provinsi, rute ke Gorontalo, Palu dan Makassar, jujur saja selaku warga sangat senang dengan adanya informasi dari Assisten dua provinsi pak Rudi Mokoginta bahwa  terminal dan akses jalan akan diselesaikan pada tahun depan 2019, puji Tuhan akhirnya projek dengan miliaran rupiah ini akan difungsikan". Ujar anak E E mangindaan ini.
Assisten II Pemprov Sulut Ruddi Mokoginta
Ditempat terpisah, Assisten dua (2) provinsi Sulawesi Utara Ruddi Mokoginta memberikan keterangan tahun 2019 akan dibangun akses jalan dari arah ring road menuju terminal sehingga setiap bis dengan model  berbadan panjang tidak masuk ke area perkotaan, yang pasti kami memikirkan tidak ada kemacetan didalam kota,  begitu juga fasilitas terminal akan segera disiapkan secara baik sesuai dengan aturan yang berlaku, "kami telah melakukan rapat beberapa kali dengan pihak balai pengelola transportasi darat wilayah XXII, kami sesunggunya menunggu permohonan dari pihak yang berkompeten, bila cepat dokumen permohonanya kami akan berusaha mengusulkan dalam draft Anggaran pendapatan dan belanja perubahan tahun ini 2018 (APBD-P)". kata Mokoginta kepada wartawan media ini melalui via Whatsupp.
Kabalai Sigit Mintarso
Disamping itu, kepala balai pengelola transportasi darat wilayah XXII  Sulawesi Utara Sigit Mintarso membenarkan bahwa telah terjadi pertemuan secara intens dengan pemerintah provinsi terkait terminal liwas serta jalan penghubung ke ringroad, "saya dan jajaran telah melakukan beberapa kali pertemuan dengan bapak Assisten dua Ruddi Mokoginta respon baik dan komitmen sudah terbangun, sehingga apa yang dibutuhkan pemprov kami akan segerah penuhi". Ujar Mintarso.
Media Online ManadoSatuNews.com
Arthur Wuwung, Wakil Ketua Bidang Keormasan DPD I Golkar Sulut 
MSN,Manado - Partai Golkar Sulawesi Utara angkat bicara soal pernyataan Stefanus Vrekee Runtu (SVR) yang meminta dewan pimpinan pusat untuk memecat ketua beringin Sulut Tetty Paruntu lantatan dinilai sudah melanggar aturan.

Arthur Wuwung, Wakil Ketua Bidang Keormasan DPD I Golkar Sulut menyebut statment SVR sama sekali tidak mendasar.

"Pertama-tama, saya sangat menyesalkan statement dari Ketua Dewan Pertimbangan DPD PG Sulut yang meminta DPP PG untuk memberhentikan Tetty Paruntu dari jabatan Ketua DPD PG Sulut karena tidak menjalankan SK DPP terkait CNR yang adalah anaknya dimana tidak masuk dalam Caleg dari PG Sulut Dapil Tomohon Minahasa. Saya jelaskan di sini bahwa Ketua DPD PG Sulut Ibu Tetty Paruntu tidak pernah melanggar SK dari DPP PG," kata Wuwung yamg juga masuk Tim Penjaringan Golkar Sulut

Lanjut dia ini karena SK memang bukan yang dikeluarkan oleh DPP PG melainkan Surat Persetujuan DCS Anggota DPRD Provinsi Sulut. Sangat berbeda Surat Keputusan dan Surat Persetujuan.

"Kedua, KPU Sulut sudah menjadwalkan pendaftaran Partai Golkar pada Selasa, 17 Juli 2018 pukul  10.00 WITA dan pada waktu itu nama CNR belum masuk. Tapi berdasarkan Surat Persetujuan dari DPP PG, untuk memasukkan nama Ketua DPD PG Minahasa dalam DCS PG Sulut, maka dari itu Ketua DPD PG Sulut mengambil kebijakan untuk menunda pendaftaran ke KPU pada jam 12.00 WITA," ujarnya, Jumat (20/7/2018).

Tapi sampai batas waktu yang ditentukan yang bersangkutan tidak dapat memenuhinya dalam hal ini memasukan berkas calon dan setelah berkoordinasi dengan DPP PG, maka kami langsung menuju KPU untuk mendaftarkan Pencalonan DCS PG Sulut. Karena dalam tubuh PG Sulut tidak ada yang namanya anak emas, semua diperlakukan sama sesuai dengan aturan partai yang berlaku, apalagi jika persoalan hanya salah satu kader terus membatalkan pencalegan 45 kader lainnya.

"Tapi sampai saat ini pun atas petunjuk Ketua DPD PG Sulut, kami tetap berupaya untuk memasukkan nama CNR dalam DCS PG Sulut. Walaupun memang nama CNR tidak pernah masuk dalam penjaringan, karna yang bersangkutan adalah Calon Wakil Bupati dari PG Minahasa. Sekarang ini kami tinggal menunggu hasil pengumuman DCS dari KPU Sulut seperti apa, karna segala sesuatu harus mengikuti aturan dari KPU, nanti setelah kita mendapatkan hasil verifikasi dari KPU Sulut baru kita tindak lanjuti," pungkas Arther Wuwung yang juga Ketua Dewan Penasehat DPD AMPI Sulut.(**"
Media Online ManadoSatuNews.com
DEPROV-MSN, Dua hari dua malam perwakilan warga dari tiga kecamatan lima belas desa dari kabupaten Bolaang Mongondow yang telah menginap digedung DPRD Provinsi Sulawesi Utara yang sudah menjadi viral di tanah air akhirnya anggota DPRD memberikan waktu bertemu dengan keterwakilan warga.

Perjuangan  warga perwakilan  tiga kecamatan di Kabupaten Bolaang Mongondow  yang  mengadukan nasib mereka  kepada wakil rakyat di DPRD Sulut  terkait lahan persawahan  yang dikelola  selama puluhan tahun  sebagai tempat menggantungkan hidup, saat ini kondisinya telah  beralih fungsi menjadi lahan kelapa sawit yang dikelola PT. Karunia Kasih Indah (KKI).

Upaya warga yang tak kenal lelah berjuang akan nasibnya akhirnya mulai  menemui titik terang setelah beberapa anggota DPRD menemui mereka termasuk termasuk  Pdt. Meiva Lintang, Sth memberi penguatan bahkan mendoakan warga agar diberi hikmat dan kemampuan dalam upaya memperjuangkan nasibnya kepada Pemerintah Daerah.

Lintang mengungkapkan, permasalahan yang dialami warga Bolmong  tersebut telah direspon Pemerintah daerah, bahkan menurut personil komisi 4 ini, Gubernur Olly Dondokambey  sangat memahami  permasalahan  tersebut  bahkan siap  menemui perwakilan masyarakat untuk  duduk bersama mencari solusi terbaik.

“Bapak Gubernur telah menyampaikan kepada kami bahwa warga yang melakukan demo disini (DPRD) agar dapat menenangkan diri dan kembali ketempatmasing-masing dan minggu depan beliau bersedia menerima lima perwakilan dari warga. Beliau juga menitipkkan pesan agar warga jangan takut karena sudah ada dua lokasi HGU yang telah berhasil diupayakan oleh pak Gubernur termasuk  yang Ilo-ilo  dan di Mitra. Itu akan menjadi jaminan bagi saudara-saudara yang datang dari Bolaang Mongondow ,”jelas Pdt.Meiva yang disambut haru warga.

Diketahui perwakilan warga dari 15 Desa yang ada di Bolaang menginap di Kantor DPRD Sulawesi Utara menuntut supaya penanaman kelapa sawit yang dikembangkan di wilayah itu dihentikan. Warga tersebut  datang  dari wilayah Pantura Bolang Mongondow di tiga kecamatan yakni  Kecamatan Poigar, Lolak, dan Sangtombolang