.

.

TRENDING NOW

Iklan
Media Online ManadoSatuNews.com
Totabuan-MSN, Masyarakat Dumoga Bersatu di Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong), Kamis (19/10/2017) lakukan aksi demo damai yang dikomandani Ketua Forum Komunikasi Peduli Masyarakat Dumoga Jilid II, Steven Wereh.

Dalam aksi demo tersebut, masyarakat menuntut agar pemerintah melakukan pemerataan dalam membangun daerah. Masyarakat pun mengkritisi sikap cuek pemerintah lewat instasi terkait yaitu Balai Wilayah Sungai Sulawesi Utara I yang dipimpin Djidon Watania.

"Torang pe kampung somo anyor, kuala nda ada perhatian dari bapak Djidon," seruh masyarakat saat demo berlangsung.

Di demo itu, Ir.Julius Jems Tuuk yang diberikan kesempatan membawakan orasi pun meluapkan kekesalan atas sikap Ketua Balai Wilayah Sungai Sulawesi Utara I yang no respont.

"Dengan segalah upaya masyarakat, sangadi-sangadi, tokoh-tokoh masyarakat, bahkan kami pun mencoba melakukan pendekatan, menanyakan kejadian yang terjadi dari satu waktu ke waktu yang lain ke balai sungai. Di telepon tidak angkat, di SMS tidak dibalas, bahkan staf nya pun berlaku hal sama. Balai sungai  berpendapat mugkin Jems Tuuk mau minta proyek di sana. Sampai detik ini saya tidak pernah merasakan satu butir proyek pun di provinsi. Saya cuma mau menanyakan kelanjutan proposal dari masyarakat dumoga," ujar politisi PDIP yang kini terdaftar sebagai Anggota DPRD Sulut ini.

Lantangnya lagi, lewat forum yang sudah ditetapkan dan dilanjutkan dengan aksi demo damai, ada beberapa hal yang harus ditindak lanjuti.

"Meminta kepada pemerintah yaitu kita harus memperbaiki daerah aliran sungai. Kedua, memintah kepada Kapolres segera memanggil dan memeriksa Djidon Watania yang menurut undang-undang  melakukan pembiaran di tanah dumoga. Anggaran balai sungai empat sampai tujuh triliun per tahun, ada dimana tu doi (uang), torang cuma mo tanya kyapa ini tidak di bangun," tutur Tuuk.

Lanjutnya lagi, bila hal ini tidak bisa dilakukan Kapolres Bolmong maka akang dilanjutkan laporannya ke Kapolres Kota Kotamobagu.

Ditambahkan pula, forum ini akan masuk sampai di tingkat provinsi.

"Di kabupaten ada bapak Kamran yang sampai hari ini tetap sebarisan dengan rakyat dumoga, saya akan menunggu forum ini di provinsi untuk lakukan hearing, rakyat dumoga akan menyampaikan aspirasi sesuai mekanisme berlaku," ujar Tuuk sembari mengimbau dalam melakukan unjuk rasa atau demo tidak dengan anarkis.

Tuuk pun mengingatkan bahwa Balai Sungai adalah organisasi vertikal dan tidak bertanggung jawab terhadap dewan kabupaten/provinsi.

"Jangan ada yang berpikir kenapa dewan kabupaten/provinsi tidak mampu memperjuangkan, posisi balai sungai vertikal ke atas," tandas Legislator Deprov dapil Bolaang Mongondow Raya ini, dan mengimbau agar forum menyurat ke DPRD Sulut untuk hearing.

Sedangkan Kapolres Bolaang Mongondow, AKBP Gani F Siahaan di demo pun menegaskan, akan menindak tegas siapapun yang melakukan pelanggaran hukum.

"Yang pasti, kami dari polres bolmong akan mendukung apapun aspirasi masyarakat. Siapa yang bersalah kita akan tegakkan hukum sesuai aturan yang berlaku, kalau memang laporan aduan, silahkan kami akan terima," kata Kapolres.

Diketahui, demo damai berlangsung sejak pukul 09.00 ini berlangsung tertib. Hadir pula Wakil Ketua DPRD Bolmong, Kamran Muchtar dan Sunny.JA Dampi, Anggota DPRD Bolmong dapil 5, juga pihak keamanan dari Kepolisian dan TNI.
Media Online ManadoSatuNews.com

Manado (MSN)  - GERAK (Gerakan Rakyat Anti Korupsi)  Sulawesi Utara hari ini mendatangi Kantor Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara.  Kedatangan GERAK yang dipimpin langsung Direktur Executive GERAK Sulut Jim R. Tindi ini guna menindaklanjuti laporan lembaga tersebut di Kejagung nomor 200/G-K/II/2017 terkait dugaan pemerasan oknum Jaksa dilingkup Kejaksaan Negeri Melonguane.

Berdasarkan investigasi GERAK ada beberapa point yang perlu di investigasi lebih lanjut oleh Kejati Sulut antara lain;

1. Pihak Kejari Melonguane tidak pernah transparan soal sumber dana pada pembangunan Pagar Rumah Dinas kajari. Juga rehabilitasi dan penataan halaman kantor Kejari Melonguane.

2. Diduga masih ada beberapa rekaman gratifikasi yang dilakukan oleh oknum-oknum yang ada di Kejari Melonguane.

3. Seringnya melakukan perjalanan keluar daerah.

4. Mendesak pihak pengawasan Kejati Sulut agar segera dapat mewawancarai beberapa terpidana korupsi yang saat ini berada di rumah tahanan Malendeng.

GERAK Sulut menurut Jim Robert Tindi berharap Kejati dapat menjadi pelopor dalam pemberantasan korupsi di Sulut.

Jendri Frans Mamahit

Media Online ManadoSatuNews.com
MANADO-MSN, Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) Manado, kembali diberikan kepercayaan menjadi tuan rumah kegiatan yang berskala nasional. Nah, kali ini, fakultas yang dipimpin oleh Alumni Pascasarjana Universitas Indonesia (UI) ini berhasil mendatangkan para undangan berkelas. Yakni, terpantau media ini, turut menghadirkan beberapa Dirjen dan Forum Pimpinan Perangkat Daerah (Forpimda) Provinsi Sulawesi Utara, serta ribuan peserta Mukernas dari Sabang sampai Merauke yang turut membanjiri gedung mewah ini. Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) XIV dan Forum Ilmiah Tahunan III Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) di Four Points by Sheraton, Manado, 17 Oktober 2017, dibuka langsung oleh Gubernur Sulut, Olly Dondokambey. Ketua Panitia Pelaksana Daerah, Prof Dr dr Grace Debbie Kandou MKes mengatakan, tujuan utama penyelenggaraan kegiatan ini adalah menyusun dan menetapkan program kerja IAKMI serta membahas isu strategis khususnya peranan tenaga kesehatan masyarakat dalam pembangunan kesehatan bangsa. "Secara khusus, kegiatan ini bertujuan untuk membahas isu strategis kesehatan masyarakat yakni Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, Jaminan Kesehatan Nasional, Pendidikan Kesehatan Masyarakat Berkelanjutan, Sustainable Development Goals dan Desa Sehat," ungkap Kandou.

Lanjut Dekan FKM Unsrat, latar belakang dilaksanakan kegiatan ini adalah kesadaran bahwa upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan kualitas manusia Indonesia dapat dicapai melalui aliansi yang kokoh antar pemerintah dan masyarakat termasuk organisasi profesi , dalam hal ini Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) dan Asosiasi Pendidikan Tinggi Kesehatan Masyarakat Indonesia (AIPTKMI). "Kerja sama ini diharapkan dapat dalam mendukung pembangunan kesehatan di negara Indonesia, yang merupakan bagian integral dari pembangunan nasional," urainya.

Tambah Alumni Program Doktor Universitas Indonesia, kegiatan Mukernas IAKMI yang dirangkaikan dengan Forum Ilmiah Tahunan ke III serta Rapat Kerja Tahunan AIPTKMI dimaksudkan untuk membahas berbagai strategi dan opsi kebijakan untuk membangun kesehatan bangsa. "Negara Indonesia tengah menghadapi masalah besar di bidang kesehatan yaitu triple burden, yakni masih belum teratasinya penyakit infeksi, meningkatnya masalah penyakit tidak menular dan munculnya kembali penyakit yang sebelumnya sudah teratasi.


Dia pun membeberkan, di era Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) ini, anggaran banyak terserap untuk membiayai penyakit tidak menular seperti penyakit jantung koroner, kanker, dan stroke. "Triple burden dapat menurunkan produktivitas sumber daya manusia bahkan kualitas generasi bangsa, yang pada akhirnya mempengaruhi pembangunan sosial dan ekonomi," jelasnya.

Tak hanya itu, kata Kandou, program Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) yang dicanangkan Presiden Republik Indonesia merupakan gerakan yang mengedepankan upaya promotif dan preventif tanpa mengesampingkan upaya kuratif dan rehabilitatif. "Gerakan ini sangatlah tepat untuk mempercepat dan mensinergikan tindakan dari upaya promotif dan preventif hidup sehat guna meningkatkan produktivitas penduduk dan menurunkan beban pembiayaan pelayanan kesehatan akibat penyakit," pungkasnya, sembari dirinya berharap, tentu dengan kesuksesan pelaksanaan Germas, akan meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia Negara Indonesia, yang adalah suatu ukuran untuk melihat tingkat kemajuan suatu negara.

Adapun kegiatan Mukernas ini terdiri dari Keynote Speech oleh para pejabat negara dan tokoh bangsa, Sesi seminar panel, Forum Ilmiah Tahunan (FIT) III berupa presentasi makalah bebas oral dan poster, Junior Health Research Competition (JHR) 2017, Indo Public Health Expo & Exhibition ke-2, Pelatihan, Workshop dan lokakarya serta Sidang Organisasi IAKMI. Rangkaian kegiatan ini direncanakan berlangsung sejak tanggal 16 hingga 19 Oktober 2017. Untuk workshop telah dilakukan sejak dua hari yang lalu. Kegiatan ini juga akan diisi dengan Senam Jantung Sehat Bersama yang disponsori oleh Ibu Walikota Manado, besok pagi bertempat di Lapangan God Bless Park.
Media Online ManadoSatuNews.com

Manado (MSN) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menutup pendaftaran partai politik (parpol) calon peserta Pemilu 2019, Senin (16/10) pada pukul 24.00 WIB, sebagaimana ketentuan pendaftaran selama 14 hari oleh Dewan Pengurus Pusat (DPP) parpol mulai tanggal 03 Oktober 2017 hingga 16 Oktober 2017Parpol yang terdaftar di Kemenkumham sebanyak 73 parpol, namun yang mengajukan user name dan passwordsebanyak 31 parpol. Hingga pukul 24.00 WIB, dari 31 parpol tersebut, sebanyak 27 parpol telah mendaftar, dan 4 parpol sisanya tidak mendaftar.

Dari 27 parpol tersebut, 10 parpol sudah diperiksa kelengkapan dokumen persyaratan pendaftaran dan dinyatakan lengkap dengan pemberian tanda terima, sisanya 17 parpol statusnya mendaftar, namun sedang dalam proses pemeriksaan kelengkapan dokumen persyaratan pendaftaran.


Bagi parpol yang statusnya sudah mendaftar di KPU dan sedang pemeriksaan kelengkapan dokumen persyaratan pendaftaran, maka KPU melanjutkan pemeriksaan kelengkapan dokumen tersebut selama 1 x 24 jam yang terhitung sejak pukul 24.00 WIB.

Bagi KPU Kabupaten/Kota yang memeriksa kelengkapan daftar anggota dan fotokopi KTP dan KTA, diberlakukan sama dengan melanjutkan pemeriksaan kelengkapan dokumen selama 1 x 24 jam yang terhitung sejak pukul 24.00 waktu setempat.

Daftar 27 Partai yang mendaftar di KPU RI

1. Partai Persatuan Indonesia (Perindo)
2. Partai Solidaritas Indonesia (PSI),
3. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P)
4. Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)
5. Partai Nasdem
6. Partai Berkarya
7. Partai Republik
8. Partai Amanat Nasional (PAN)
9. Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
10. Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)
11. Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
12. Partai Golkar
13 Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Garuda)
14. Partai Bhinneka Indonesia
15. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
16. Partai Rakyat
17. Partai Demokrat
18. Partai Pemersatu Bangsa
19. Partai Islam Damai Aman (Idaman)
20. Partai Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)
21. Partai Indonesia Kerja (PIKA)
22. Partai Bulan Bintang (PBB)
23. Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI)
24. Partai Suara Rakyat Indonesia (Parsindo)
25. PNI Marhaenis
26. Partai Reformasi
27. Partai Republik Nusantara (Republikan)