News Update :
Hot News »
Bagikan kepada teman!

.

Ingin Pasang Iklan?Hub CP : 082292409557 - 081389092007

Polda Sulut Segera Tahan Tersangka Korupsi Berjamaah DPRD Boltim

Penulis : manadosatu redaksi on Selasa, 02 September 2014 | 09.48

Selasa, 02 September 2014

Manado (MSN) - Kepolisian daerah Sulawesi Utara segera melanjutkan proses kasus korupsi berjamaah DPRD Boltim yang melibatkan seluruh anggota DPRD Boltim berjumlah 20 orang. Kapolda Sulut Jimmy Sinaga  lewat Kabid Humas AKBP Wilson Damanik SH menjelaskan bahwa penanganan kasus korupsi merupakan hal yang penting sehingga Polda sangat serius menangani hal itu.

"Yang namanya kasus korupsi itu sangat penting, kita akan segera melanjutkan kasus korupsi di DPRD Boltim, tidak ada penundaan untuk kasus korupsi," jelas Damanik diruang kerjanya.

Kasus korupsi dana makan minum dan reses melibatkan seluruh anggota DPRD berjumlah 20 orang beserta Sekretaris Dewan dan Bendahara Dewan. Sekwan sendiri telah meninggal dunia saat ditahanan Kepolisian dan Bendahara dewan telah bebas setelah menjalani proses 1 tahun penjara. Sedangkan kedua puluh anggota DPRD tersebut belum ditahan meski surat penahanan dari Gubernur telah keluar sejak 28 April yang lalu. (Jendri Frans Mamahit)

komentar | | Read More...

Sekarang Kata Cina Diganti Dengan Tiongkok

Jakarta (MSN) - Presiden SBY telah mengeluarkan Keppres penggantian istilah China dengan kata Tiongkok pada Maret lalu. Apa kata pemerintah Tiongkok soal Keppres ini?

"Kata Cina memang membawa memori buruk. Di masa penjajahan Jepang, mereka memanggil kami dengan kata itu," kata Senior Officers Department of Asian Affairs Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Tan Qingsheng.

Hal itu disampaikannya dalam pertemuan dengan 22 awak media ASEAN di Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Beijing, Minggu (2/9/2014).

Namun, Tan mengatakan pemerintahnya belum memiliki tanggapan resmi soal Keppres itu. Mereka akan mencari tahu lebih jauh soal aturan tersebut.

"Kami belum memiliki pandangan resmi soal isu itu. Kami akan mencari tahu lebih jauh terlebih dahulu," ujarnya.

Seperti diketahui, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sudah menandatangani Keputusan Presiden No 12 Tahun 2014. Dengan adanya Keppres itu, seluruh istilah China berubah menjadi Tionghoa atau Tiongkok.

Keppres ini diteken Presiden SBY pada 14 Maret lalu. Kehadiran Keppres ini membuat Surat Edaran Presidium Kabinet Ampera Nomor SE-06/Pred.Kab/6/1967 tanggal 28 Juni 1967 tidak berlaku lagi.

Dikutip dari setkab.go.id, Jumat (21/3/2014), Keppres ini akan membuat semua kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, penggunaan istilah orang dari atau komunitas Tjina/China/Cina diubah menjadi orang dan/atau komunitas Tionghoa. Bahkan untuk penyebutan negara Republik Rakyat China diubah menjadi Republik Rakyat Tiongkok.

Pertimbangan istilah 'Tjina' yang merupakan pengganti istilah 'Tionghoa/Tiongkok' telah menimbulkan dampak psikososial-diskriminatif dalam hubungan sosial warga Indonesia dari keturunan Tionghoa. Presiden SBY menilai, pandangan dan perlakuan diskriminatif terhadap seorang, kelompok, komunitas dan/atau ras tertentu, pada dasarnya melanggar nilai, prinsip perlindungan hak asasi manusia. (Detik.com/Jendri Frans Mamahit)

komentar | | Read More...

Wagub Sulut Terima Kunjungan Rombongan Pengusaha Filipina

Manado (MSN) - Dengan terbukanya penerbangan langsung dari Manado ke Davao, Filipina, yang ditandai dengan penerbangan langsung dari Bandara Sam Ratulangi Manado dengan menggunakan maskapai penerbagan Sriwijaya Air  menuju ke Fransisco Bangoy Airport, Davao City, yang dilakukan Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Dr..Sinyo Harry Sarundajang, Senin (1/9/2014) kemarin.

Sore harinya langsung ditindak lanjuti oleh para pengusaha Filipina yang dipimpin Konsul Jenderal (Konjen) Filipina di Manado, Jose Dela Rosa Burgos dengan melakukan pertemuan dengan Wakil Gubernur (Wagub) Sulut Dr. Djouhari Kansil MPd di ruang kerjanya.

Adapun pengusaha Filipina yang dibawa oleh Konjen Burgos antara lain: Vicente T Lao, Presiden dan CEO Maharlika, perusahaan yang bergerak di bidang Agro, Marine Ventures Corp bersama Isteri selaku Chairman dan CEO Mt. Sinai Mining Exploration dan Development Corporation, Boni Pal Fernandez dari BF Industries, Inc., perusahaan yang bergerak dibidang manufacturer of activated carbon & charcoal briquets serta Anelyn G Binancilan, Senior Economic Development Specialist.

Menurut Konjen Burgos, para pengusaha Filipina berterima kasih kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulut yang kembali membuka jalur penerbagan langsung Manado-Davao, termasuk pelayaran dengan kapal RORO dari Bitung ke Sangihe langsung menuju Davao.

Kesempatan ini dimanfaatkan oleh para pengusaha Filipina untuk kembali membangun kerjasama dengan pengusaha Sulut dengan melihat komoditi unggulan daerah ini untuk dibawa kenegaranya. Dalam pertemuan itu terungkap komoditi yang dilirik oleh para pengusaha Filipina antara lain rumah adat, kelapa dan turunannya, cengkih, pala, jagung kemudian ikan dan turunannya.

Bahkan Vicente T Lao dan Fernandes menanyakan berapa ton jagung di Sulut setiap kali panen serta tata cara pengolahan tanah (lahan) di daerah ini. Menjawab hal itu Wagub Kansil menyebutkan, produksi jagung Sulut setiap panen baru mencapai 85 ribu ton/hektar, setahun tiga kali panen. Walaupun produksi jagung kita masih kecil untuk kebutuhan lokal. Tapi Sulut bisa menjadi pusat pengolahan komoditi tersebut untuk diekspor keluar negeri.

Menurut Wagub Kansil lewat program revitalisasi pertanian, pemerintah daerah bekerjasama dengan perbankan terus mendorong warga untuk terus menanam sampai memanfaatkan setiap lahan tidur yang ada untuk di tanam komoditi jagung dan tanaman pertanian lainnya.

Sementara terkait dengan pengelolaan tanah, Wagub Kansil mengatakan disini berbeda dengan daerah lain. Di Sulut yang punya tanah adalah keluarga atau personal, termasuk tidak ada pembatasan lahan. Pengusaha Filipina bisa melakukan hal ini, namun harus ada kerjasama (Memorandum Of Understanding) terlebih dahulu.

Begitu pula dengan rumah adat. Di Sulut rumah adat terbesar ada di Woloan, Kota Tomohon, selain itu di Kabupaten Minahasa, Minahasa Selatan dan Minahasa Tenggara. Wagub Kansil juga mengatakan bahwa Pelabuhan Bitung saat ini telah menjadi penampung komoditi ekspor keluar negeri. Semua komoditi ekspor tersebut dikirim keluar negeri melalui kapal kontainer melalui Pelabuhan Bitung, dan ini sudah dilakukan ke Malaysia begitu sebaliknya.

Selain itu Bitung juga telah disiapkan menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Global Hub.
Untuk itu Pemprov Sulut akan membantu pengusaha Filipina yang akan menanamkan modalnya di daerah ini, yang penting dapat melaksanakannya dengan baik, tegas Wagub Sulut. Turut hadir Kadis Pertanian dan Perikanan Ir. Yohanes Panelewen, Kadis Perindag  Ir. Olvie Ateng MSi, Karo Ekonomi Jeane Mendur dan Karo Umum Dra Femmy Suluh MSi. (Humas Pemprov Sulut/HP).      


*follow twitter: @hpinst

komentar | | Read More...

Wagub Sulut Inginkan Buku Kurikulum 2013 Dicetak Di Daerah

Manado (MSN) - Wakil Gubernur Sulawesi Utara (Wagub Sulut) DR. Djouhari Kansil, MPd menyatakan keinginannya agar pencetakan buku pedoman guru dan bahan ajar bagi siswa kurikulum 2013 (K-13) dapat dicetak di daerah, agar pendistribusiannya semakin cepat tiba di daerah tujuan. 

Hal tersebut disampaikan Wagub Sulut dalam pertemuan bersama Komisi X DPR RI dalam rangka evaluasi pelaksanaan kurikulum 2013 di Sulut, yang dilaksanakan Senin (1/9/20.4), di ruang Mapalus, Kantor Gubernur Sulut, Manado.

Kunjungan spesifik Tim Komisi X DPR RI yang membidangi sektor Pendidikan, Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Pemuda, Olahraga dan Perpustakaan itu berjumlah 15 orang dipimpin Ketua Komisi X DPR RI DR. Agus Hermanto.

Menurut Hermanto kunjungan Komisi X DPR RI kali ini lebih fokus ingin mendengar hambatan dan keluhan yang dihadapi guru-guru terkait dengan penerapan kurikulum 2013 di Provinsi Sulut.
 
Dari beberapa Kepala Sekolah menyatakan, program K-13 dinilai sudah baik, namun hanya pendisribusian buku yang mengalami keterlambatan, sehingga mengganggu para guru dan siswa itu sendiri.
 
"Kami harapkan pencetakan buku bahan ajar dan pedoman guru untuk kurikulum K-13 bisa dicetak didaerah ini, mengingat sudah banyak perusahaan percetakan yang tersebar di kota Manado, disamping itu Pemprov Sulut saat ini sudah melakukan lelang terbuka melalui LPSE, jadi pemerintah pusat tidak perlu ragu apabila pencetakan buku pedoman guru dan bahan ajar siswa di cetak didaerah," ujar Wagub Kansil.

Mantan Kadis Diknas Sulut ini menambahkan bahwa proses pencetakan buku tersebut di bebankan pada daerah mengingat efektifitas distribusi buku ke daerah, karena bedasarkan pengalaman di lapangan saat ini pencetakan buku tersebut dilaksanakan di pusat yang notabene jauh dari jangkauan daerah serta memakan   waktu yang cukup lama sehingga buku-buku tersebut bisa sampai di daerah tujuan.

Disamping itu juga untuk pelaksanaan Kurikulum 2013 ini agar dapat disosialisasikan kepada tenaga pendidikan dan masyarakat, agar kurikulum ini mendapat dukungan yang baik. Guru juga diharapkan melakukan pendalaman terhadap kurikulum 2013.

Disamping itu Pemerintah Pusat juga diminta untuk segera mengeluarkan petunjuk teknis pengunaan DAK untuk pengadaan dan pengiriman buku.
Pendistribusian buku Kurikulum 2013 juga agar dilaksanakan dengan cepat karena dari 76 kontainer buku untuk Sulut, saat ini baru diterima sebanyak 5 kontainer.

Untuk implementasi pelaksanaan kurikulum 2013 di Sulut, Wagub Kansil menjelaskan bahwa guru yang ada di Sulut tidak merasa kesulitan dalam memahami dan merumuskan materi karena telah mengikuti diklat. Namun, Pemprov Sulut tetap memantau pelaksanaan di lapangan agar metode yang diberikan relevan terkait materi yang akan di ajarkan.

Keinginan Wagub Sulut ini mendapat dukungan penuh dari personil Komisi X DPR RI mulai dari Ketua Komisi Agus Hermanto, Tamsil Linrung dan Dr. Dedy Gumelar (Miing). Mereka bertiga sepakat pencetakan didaerah sudah harga mati untuk dilaksanakan, karena apabila Kemendikbud masih tetap mempertahankan sistem yang ada sekarang, dipastikan K-13 tidak akan berhasil, karena permasalahan ini terjadi di semua daerah, bukan hanya di Sulut, tegas Miing.

Kadis Diknas Sulut Asiano Gemmy Kawatu SE MSi juga mengusulkan menyangkut pendistribusian dan pencetakan buku pedoman guru dan bahan ajar siswa kiranya harus melalui Provinsi agar lebih cepat, kemudian masalah kewenangan guru-guru di Kabupaten/Kota katanya diserahkan ke Provinsi, termasuk bantuan sarana dan prasaranan yang selama ini langsung di Kabupaten/Kota hendaknya pula harus melalui Provinsi agar ada pemerataan, mendukung program Unsrat yaitu anti nyontek dan berdusta guna membangun budi pekerti para siswa didaerah ini. Turut hadir Kadis Diknas Manado, para Kepala Sekolah SMA, SMP, SD serta pejabat Diknas Sulut. (Humas Pemprov Sulut/HP).    


*follow twitter: @hpinst

komentar | | Read More...

Diisukan Pecah, Ini Tanggapan Bobby Daud Terkait Koalisi Merah Putih

Penulis : manadosatu redaksi on Senin, 01 September 2014 | 14.35

Senin, 01 September 2014

Manado (MSN) - Isu keretakan partai koalisi Merah Putih dikota Manado ditanggapi serius oleh ketua PAN Manado, Bobby Daud. Menurutnya koalisi Merah Putih adalah koalisi yang kuat dari pusat sampai ke daerah. Sehingga jika ada kabar bahwa koalisi Merah Putih di Manado retak maka itu tidak benar.

"Koalisi Merah Putih masih kuat, kita bangun dari pusat ke daerah. Ini koalisi yang kita bangun berdasarkan kekuatan rakyat, kalau ada yang mengisukan retak maka itu tidak benar," jelas anggota DPRD kota Manado dua periode itu.

Ketika disinggung koalisi Merah Putih di Pilwako tahun depan, Daud menjelaskan masih perlu ada komunikasi lebih lanjut di kota Manado. Namun dirinya yakin bahwa Koalisi Merah Putih akan solid pada pilwako tahun depan. (Jendri Frans Mamahit)

komentar | | Read More...

Polda Sulut : Walikota Manado Diperiksa Minggu Ini

Manado (MSN) - Walikota Manado GS Vicky Lumentut dipastikan diperiksa minggu ini sebagai saksi kasus korupsi Youth Center. Hal ini ditegaskan Kabid Humas Polda Sulut AKBP Wilson Damanik SH.

"Iya, Walikota Manado akan diperikasa minggu ini, statusnya sebagai saksi," jelas Damanik diruangannya.

Walikota Manado diperiksa terkait kasus pembangunan Youth Center yang telah menghasilkan tiga tersangka. Salah satunya adalah Roni Eman salah satu caleg Demokrat untuk DPRD Provinsi dapil kota Manado. (Jendri Frans Mamahit)

komentar | | Read More...

Presidium Indonesia Police Watch Tuntut Kapolri Mundur

Caption: Kapolri Jenderal Sutarman


Jakarta (MSN) - Kapolri Jenderal Sutarman diminta mundur dari jabatan menyusul ditangkapnya dua anggota Polri oleh Kepolisian Diraja Malaysia di Kuching, Sarawak.

Presidium Indonesia Police Watch (IPW), Neta S Pane, mengatakan, Kapolri dan Kapolda Kalbar harus mundur dari jabatan. Apalagi, kedua anggota Polri itu ditangkap karena diduga terlibat kasus sabu yang sebanyak 6 kilogram (kg).

"IPW mendesak harus ada elite Polri yang bertanggung jawab dalam kasus penangkapan AKBP Idha Endri dan Brigadir Harahap tersebut. Bagaimanapun kepergian dua anggota Polri itu ke Malaysia harus izin dan sepengetahuan atasan. Tidak mungkin seorang anggota Polri bisa pergi ke luar negeri dengan cara 'selonong boy' tanpa izin atasan, apalagi yang pergi itu adalah perwira menengah berpangkat AKBP," ujarnya dalam rilis yang dikirim pada hari Senin (1/9/2014).

Menurut Neta, tindakan tegas diperlukan agar anggota Polri tidak terus-menerus mempermalukan diri dan institusinya. Di saat Kapolri Sutarman berseteru dgn Kompolnas justru muncul kasus yang sangat memalukan ini.

Dari kasus penangkapan tersebut, lanjut Neta, para pimpinan Polri perlu makin memperketat dan mencermati bawahannya, terutama yang bersentuhan dengan tugas-tugas di bidang narkoba. 

"Pengawasan internal dari atas ke bawah harus diperkuat. Atasan harus peduli dengan semua dinamika yang ada di jajarannya. Sangat naif jika seorang Kapolda tidak tahu ada pamennya yang pergi ke luar negeri, kemudian tertangkap polisi negara karena kasus narkoba," ujarnya lagi.

Kasus ini membuktikan bahwa bangsa Indonesia semakin dipecundangi narkoba dan aparatnya terlalu gampang diperbudak narkoba. Gurihnya uang dari hasil bisnis narkoba telah menutup akal sehat banyak orang, terutama oknum aparat.

Jika memang terbukti ditangkap karena kasus narkoba, Polri harus berjiwa besar melepas keduanya diproses secara hukum oleh sistem hukum Malaysia.

"Kedua anggota Polri itu bisa terkena hukum gantung sampai mati oleh pihak Malaysia. Menurut Pasal 39 B Undang-Undang Antinarkotika Malaysia, para pembawa narkoba diancam hukuman gantung sampai mati," pungkasnya. (OZ/HP)


*follow twitter: @hpinst

komentar | | Read More...

Mahfud Ungkap Alasan Prabowo Gugat Pilpres ke PTUN dan MA

Caption: Mahfud MD


Jakarta (MSN) - Mantan Ketua Tim Pemenangan Kampanye Nasional Prabowo-Hatta, Mahfud MD mengungkapkan langkah Prabowo Subianto kembali menggugat hasil Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014 ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan Mahkamah Agung (MA) adalah untuk menunjukan kepada masyarakat bahwa pemilihan itu banyak terjadi kecurangan.

"Kalau yang saya tangkap ya untuk menjelaskan bahwa masalah-masalah di dalam proses pemilu itu yang harus ditunjukan kepada masyarakat," kata Mahfud saat ditemui di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (31/8/2014).

Terkait kuputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memenangkan pasangan Jokowi-JK pihaknya sudah tidak lagi mempermasalahkannya. Namun, lanjutnya, yang menjadi permasalahan pihaknya adalah terkait proses kecurangan dalam pemilihan presiden harus diungkapkan dengan terbuka selebar-lebarnya kepada masyarakat.

"Kalau kemenangan beliau sudah mengakui keputusan MK itu final, tetapi masalah lainya yang harus ditunjukan melalui jalur hukum dan itu haknya Pak Prabowo," tegas Mahfud.

Seperti diberitakan sebelumnya, Capres Prabowo Subianto akan menempuh jalan ke PTUN dan MA jika gugatannya tak dipenuhi di Mahkamah Konstitusi (MK).

"Kita juga masih ada jalan menempuh ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Kita juga masih bisa menempuh jalan ke Mahkamah Agung (MA)," kata Prabowo beberapa waktu lalu.

Prabowo menjelaskan, pengaduan pilpres ke MK bukan karena tidak menerima hasil pilpres, melainkan ingin membuktikan bahwa telah terjadi kecurangan dalam pesta demokrasi 2014 ini.

Prabowo menyatakan tidak ingin suatu pemerintahan lahir dari kebohongan atau kecurangan karena akan memerintah secara tidak benar dan dikhawatirkan akan ditinggalkan oleh rakyatnya.

"Manakala kecurangan sudah diketahui rakyat, pemerintah tidak akan dipercaya oleh rakyat," kata Prabowo. (IC/HP)


*follow twitter: @hpinst
komentar | | Read More...

Cak Imin Terpilih Kembali Pimpin PKB

Caption: Muhaimin Iskandar


Surabaya (MSN) - Muhaimin Iskandar kembali terpilih menjadi Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa untuk periode 2014-2019. Posisi Sekretaris Jenderal diserahkan kepada ketua umum untuk menunjuk.

Dalam Muktamar PKB yang dilaksanakan di Empire Palace Surabaya, Minggu malam, 31 Agustus 2014, perwakilan daerah-daerah di Indonesia satu persatu menyampaikan pandangan politiknya.

DPC Papua mewakili PKB Indonesia Timur, menyuarakan dan menjatuhkan pilihannya kepada Muhaimin Iskandar untuk kembali menjadi Ketua Umum PKB.

‎Disusul PKB Sumatera. Keputusan politiknya juga diberikan untuk memilih Cak Imin, sapaan Muhaimin, menjadi ketua umum.

"Karena Muhaimin Iskandar adalah sosok pemimpin muda yang inovatif, cerdas dan memiliki semangat untuk membangun partai menjadi lebih baik," ujar pimpinan PKB Sumatera.

‎Perwakilan dari DPW se-Jawa juga menunjuk Cak Imin. Zona Kalimantan juga dengan tegas mengusulkan kembali Muhaimin Iskandar untuk diberikan mandat sebagai pimpinan PKB.

"Setelah berembuk bersama, kami putuskan agar Muhaimin Iskandar untuk diberi mandat untuk memimpin kembali PKB," ucap juru bicara DPW se-Jawa.

Perwakilan Sulawesi, juru bicaranya mengajak semua elemen PKB bersatu pada menggalang kekuatan.

"Kita tidak boleh mengulangi kembali kekalahan PKB. Itu sebabnya, kami dari Sulawesi memutuskan untuk kembali menjatuhkan pilihan agar Muhaimin Iskandar ‎kembali diberi mandat dan menunjuk pembantu-pembantunya untuk kembali memimpin PKB," kata perwakilan Sulawesi.
Sementara, Sonia Warasih dari Pulau Nias, ‎Sumatera mengatakan sengaja membawa nama Nias agar saran dan usulannya menjadi pertimbangan.

"Saya bukan memaksa, tetapi hanya menyarankan agar ketua terpilih mengizinkan agar Kepulauan Nias menjadi provinsi tersendiri. Saya minta agar ini disampaikan kepada pemerintah untuk mewujudkan cita-cita Nias menjadi provinsi sendiri," katanya.

Pleno ke 4, dipimpin Hanif Dakiri berisi penetapan AD/ART, platform dan ketentuan lain.

Dalam sambutannya, Muhaimin Iskandar menyampaikan rasa syukur atas dipilihnya kembali memimpin PKB lima tahun ke depan. Muhaimin juga menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terlaksananya Muktamar dengan baik dan lancar.

"Saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselenggarakannya Muktamar ini dengan baik," ujar Muhaimin.

Ketua DPP PKB Marwan Jafar menutup Muktamar. "Dengan demikian rapat Muktamar PKB di Surabaya ini telah selesai dan dinyatakan ditutup. Terima kasih kepada semua peserta. Juga terima kasih kepada semua panitia dan petugas keamanan," kata Marwan. (VN/HP)


*follow twitter: @hpinst

komentar | | Read More...

Lurah Cantik Ini Siap Melayani Warganya 24 Jam Sehari

Caption: Lurah Sadang Serang, Ratna Rahayu


Bandung (MSN) - Seorang lurah wanita di Bandung menjadi perbincangan hangat. Tidak hanya diperbincangkan warga tapi juga media. Meski cantik dan tinggi bak foto model, lurah ini tidak segan melayani warganya selama 24 jam setiap hari.

Ratna Rahayu namanya. Lurah yang baru menjabat selama 110 hari ini memimpin wilayah Kelurahan Sadang Serang, Kecamatan Coblong, Kota Bandung. Dia membuat heboh tidak hanya di media sosial tapi juga media lokal Bandung. Penyebabnya, kecantikan dan gaya kepemimpinannya yang sederhana, merakyat tapi cukup tegas pada bawahan. Yang terpenting, ia juga suka blusukan.

Usia Ratna baru 31 tahun. Ia dipercaya Walikota Bandung, Ridwan Kamil, untuk menjabat. Bahkan tempat kerjanya ini merupakan kelurahan pertama yang mengimplementasikan sistem e-kelurahan.

Tugas inilah yang menjadi motivasi Ratna menjadi lurah yang siap melayani warganya 24 jam. Ia harus mensosialisasikan sendiri mengenai e-kelurahan ini kepada warganya.

"Saya ingin menghilangkan budaya antre. Warga yang ingin mengurus segalanya tidak perlu antre. Berikan saja syarat administrasinya kepada petugas, lalu tinggalkan kantor kelurahan," ujar Ratna.

Selanjutnya, kata dia, petugaslah nanti yang akan memprosesnya melalui sistem e-kelurahan, baik pembuatan SKCK, surat kematian, KTP atau kartu keluarga.

"Jika sudah selesai, petugas akan mengabari melalui SMS atau email, atau mengantar ke RW, RT atau langsung ke warga," katanya.

Dengan demikian, tidak ada lagi antre di kelurahan. Kecuali, katanya untuk urusan khusus yang memerlukan tanda tangan lurah. Hal itu akan dilayani langsung oleh Bu Lurah cantik ini. Bahkan jikapun harus menunggu, telah disediakan makanan untuk warga sambil menunggu giliran bertemu. Sikap inilah yang membuat warga Sedang Serang kepincut.

Bagi Ratna, julukan lurah cantik cukup menjadi motivasi dia untuk memberikan pelayanan dan tanggung jawab tugas yang lebih baik. Tugas dan jabatan ini diterima untuk potensi sumber daya manusia dan ekonomi di wilayah ini.

"Bu Lurah memang mudah bergaul dan ramah, serta mengayomi masyarakat di lingkungannya," ujar Yani Komariah, salah satu petugas Kelurahan Sedang Serang.

Menurut data, di bawah kepemimpinannya, Kelurahan Sadang Serang banyak mendapat kepercayaan. Selain menjadi Kelurahan pertama yang mengadopsi e-kelurahan, Sadang Serang pernah mendapat bantuan dari Telkom untuk perangkat e-kelurahan. Pernah juga mendapat bantuan Rp.1 miliar dari Kementerian PU untuk revitalisasi kawasan Bantaran Sungai yang saat ini sedang berjalan di empat RW.

Penduduk di wilayah ini berjumlah 26.825 jiwa. Ratna bercita-cita untuk menjadikan Sadang Serang seperti Kampung Eretan di Jakarta, sebuah perkampungan yang berubah menjadi elite.

"Saya ingin menjadikan Sadang Serang sebagai kelurahan wisata yang hijau dan bersih," katanya. (VN/HP)


*follow twitter: @hpinst

komentar | | Read More...
 
Company Info | Hubungi Kami | Kode Etik | Term of use | Widget | Pasang Iklan | Site map
Copyright © 2013. ManadoSatuNews.com . All Rights Reserved.
Design Template by panjz-online | Support by creating website | Powered by Blogger