News Update :
Hot News »
Bagikan kepada teman!

.

Ingin Pasang Iklan?Hub CP : 082292409557 - 081389092007

Ketua KPK Berikan Kuliah Umum di Kampus IPDN Sulut

Penulis : manadosatu redaksi on Kamis, 18 September 2014 | 15.41

Kamis, 18 September 2014

Minahasa (MSN) - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dr. Abraham Samad pada hari Kamis 18 September 2014 memberikan kuliah umum kepada para praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) bertempat di kampus IPDN Sulawesi Utara (Sulut) yang berada di Tonsaru, Kabupaten Minahasa.

Didampingi oleh Direktur IPDN Sulut Dra. Roosje Kalangi MSi., Ketua KPK Dr. Abraham Samad menyampaikan pemaparan tentang "Strategi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi di Indonesia" kepada para praja IPDN Sulut serta para staf dan dosen kampus IPDN Sulut. (HP)


*follow twitter: @hpinst
komentar | | Read More...

Standby di Manado Beberapa Hari, Abraham Samad Bawa Beberapa Penyidik

Manado (MSN) - Ketua KPK Abraham Samad bersama beberapa penyidik KPK menyambangi Manado dalam beberapa hari kedepan. Abraham Samad beserta rombongan tiba di Manado pukul 18.00 Wita, saat tiba di hotel Peninsula Manado ketua KPK ini pun langsung dikerumuni oleh awak wartawan beserta warga masyarakat yang ingin melaporkan kasus korupsi di Manado.

Kepada Manadosatunews.com ketua KPK menjelaskan bahwa jika sebuah daerah sudah berkali-kali didatangi oleh pimpinan KPK bahkan berganti-ganti maka daerah tersebut sudah berstatus "Lampu Kuning". Dalam artian mendapat perhatian khusus dari KPK.

"Yang pasti jika sebuah daerah sudah berkali-kali dikunjungi pimpinan KPK bahkan berganti-ganti pimpinan KPK yang datang maka daerah tersebut sudah Lampu Kuning," jelasnya menjawab pertanyaan wartawan.

Ketika disinggung soal penanganan kasus Olly Dondokambey, Samad menjelaskan bahwa kasus tersebut masih didalami termasuk keterlibatan Bendahara PDI-P tersebut. Namun dirinya memberikan harapan terkait penanganan kasus Hambalang itu.

"Mengenai kasus Olly Dondokambey masih perlu sedikit pendalaman, namun tidak menutup kemungkinan Olly akan ditetapkan menjadi tersangka," jelas putra Makassar tersebut. (Jendri Frans Mamahit)

komentar | | Read More...

Lumentut : Tahun Depan Manado Harus WTP

Manado (MSN) - Walikota Manado GS Vicky Lumentut berharap kota Manado dapat memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pengawasan Keuangan (BPK) RI. Harapan tersebut dikatakan Lumentut saat membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) Penyusunan APBD 2015 di hotel Peninsula (17/09) kemarin.

Menurut Walikota apa yang dikatakannya akan menjadi sebuah kenyataan jika seluruh operator keuangan disetiap Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) kota Manado dapat bekerja dengan baik dan maksimal serta tidak mengulangi kesalahan-kesalahan yang lalu.

"Jangan sampai ada yang mengulangi kesalahan-kesalahan yang lalu sehingga kita tidak memperoleh WTP, salah satu contoh adalah masalah perjalanan dinas, jangan sampai ada perjalanan dinas yang tumpang tindih," terang Walikota.

Dirinya sangat mengharapkan setiap kepala SKPD memahami betul setiap program yang disusun oleh dinas masing-masing sehingga dapat menjawab setiap pertanyaan masyarakat terkait program yang disusun SKPDnya. Dengan demikian opini WTP dari BPK pada tahun depan dapat diperoleh oleh kota Manado. (Jendri Frans Mamahit)

komentar | | Read More...

Hasil Jajak Pendapat Nyatakan Referendum Kemerdekaan Skotlandia Gagal

Caption: Para pendukung pemisahan Skotlandia dari Inggris melakukan kampanye di Glasgow, Rabu (17/9), sehari menjelang pelaksanaan referendum.


Skotlandia (MSN) - Hasil survei menunjukkan sebanyak 52 persen warga Skotlandia diperkirakan akan menolak upaya memisahkan diri dari pemerintah Inggris. Pada hari terakhir kampanye menjelang referendum kemerdekaan Skotlandia, tiga jajak pendapat yang dilansir hari Rabu (17/9/2014) menunjukkan suara menentang – yang akan membuat Skotlandia tetap menjadi bagian Inggris Raya – unggul.

Survei menunjukkan 48 persen warga Skotlandia kemungkinan besar akan memilih mendukung kemerdekaan, dibandingkan dengan 52 persen suara mayoritas yang menolak upaya memisahkan diri dari pemerintahan di London. Kedua pihak yang berkampanye melakukan upaya terakhir sebelum referendum hari Kamis (18/9/2014). Mereka bahkan menelpon ke rumah-rumah dalam upaya mendapat dukungan orang-orang yang belum memutuskan pilihan.

Kubu anti kemerdekaan berpendapat bahwa suara mendukung akan merusak perekonomian Skotlandia dan mengacaukan kehidupan semua orang jika penyatuan Skotlandia dengan Inggris yang telah berlangsung 307 tahun berakhir.

Para pemimpin politik dari semua partai telah giat berkampanye di masing-masing kubu. Perdana Menteri Inggris David Cameron mengatakan ia selalu memperkirakan referendum akan berlangsung ketat. Ia mengatakan kepada harian The Times bahwa apapun hasilnya, itulah demokrasi. Orang harus menghargai pendapat orang lain yang disalurkan lewat kotak suara. (VOA/HP)


*follow twitter: @hpinst
komentar | | Read More...

Presiden AS Sebut Ebola Sebagai Ancaman Keamanan Global

Atlanta, Amerika Serikat (MSN) - Presiden Amerika Serikat Barack Obama menyebut wabah Ebola di Afrika Barat sebagai "ancaman bagi keamanan global" saat ia mengumumkan peran AS yang lebih besar dalam memerangi virus tersebut.

"Dunia sedang menanti peran Amerika Serikat," kata Obama Selasa (16/09) malam di Atlanta, Amerika Serikat. Namun ia menambahkan untuk penanganan wabah tersebut diperlukan "respon global".

Langkah-langkah yang diumumkan termasuk mengirim 3.000 tentara AS ke wilayah tersebut dan membangun fasilitas kesehatan baru. Ebola telah menewaskan 2.461 orang tahun ini, yang merupakan sekitar setengah dari mereka yang terinfeksi, kata Badan Kesehatan Dunia.

Pengumuman itu diberikan setelah para pejabat Perserikatan Bangsa-Bangsa menyebut wabah tersebut sebagai krisis kesehatan "yang tak tertandingi di zaman modern".

Penyebaran Ebola berarti dana yang dibutuhkan untuk melawan wabah tersebut meningkat 10 kali lipat dalam sebulan terakhir, kata koordinator Ebola PBB.

PBB mengatakan dibutuhkan $1 miliar (Rp11.948 triliun) untuk melawan wabah tersebut.

Beberapa langkah-langkah yang diumumkan Obama adalah:

Membangun 17 fasilitas kesehatan di Liberia, dimana terdapat 100 tempat tidur dan ruang isolasi

Memberi pelatihan kepada 500 pekerja kesehatan setiap pekan

Mengembangkan jembatan udara untuk mengirim pasokan ke negara-negara yang terkena dampak lebih cepat

Menyediakan kotak perawatan kesehatan di rumah bagi ratusan ribu rumah tangga, termasuk 50.000 yang akan dikirim Agency for International Development (USAID) pekan ini ke Liberia. (BBC/HP)


*follow twitter: @hpinst
komentar | | Read More...

Percobaan Vaksin Virus Ebola Akan Mulai di Inggris

Inggris (MSN) - Percobaan vaksin eksperimental terhadap virus Ebola akan dimulai di Oxford, Inggris. Vaksin akan disuntikkan pada 60 sukarelawan pertama orang sehat, lapor wartawan BBC Fergus Walsh.

Vaksin ini berisi hanya sedikit materi genetik virus, jadi tidak akan menyebabkan mereka sakit. Biasanya diperlukan waktu bertahun-tahun percobaan pada manusia sebelum vaksin baru diizinkan untuk dipakai.

Tetapi karena daruratnya keadaan wabah Ebola di Afrika barat menyebabkan vaksin eksperimental ini bisa lebih dipercepat. Jika percobaan ini berhasil, vaksin akan dapat dipakai untuk mengimunisasi pekerja kesehatan di daerah yang terkena wabah di akhir tahun.

Sejauh ini diperkirakan sekitar 10.000 dosis akan tersedia. Vaksin dikembangkan GlaxoSmithKline (GSK) dan Dewan Kesehatan Nasional Amerika Serikat.

Pendanaan penelitian berasal dari Wellcome Trust, Dewan Penelitian Kedokteran dan Kementerian Pembangunan Internasional Inggris. Penelitian Oxford bertujuan mendapatkan vaksin yang menghasilkan respon kekebalan yang baik diantara para sukarelawan dengan sedikit akibat sampingan. (BBC/HP)


*follow twitter: @hpinst
komentar | | Read More...

Kondisi Buruh Elektronik di Malaysia Seperti Kerja Paksa

Malaysia (MSN) - Hampir sepertiga dari 350.000 buruh industri elektronik di Malaysia bekerja dalam kondisi seperti kerja paksa, seperti terungkap dalam laporan sebuah organisasi buruh Amerika Serikat.

Verite -yang mendapat dana dari Departmen Tenaga Kerja AS- menyebutkan para buruh yang mernderita tersebut antara lain berasal dari Nepal, Myanmar, dan Indonesia.

Banyak agen tenaga kerja yang mengutip biaya perekrutan yang tinggi sehingga amat sulit untuk dilunasi para buruh, yang selalu terikat beban utang. Mereka juga dipaksa untuk menyerahkan paspornya.

Namun Verite tidak menyebutkan nama-nama perusahaan tempat bekerja para buruh dengan kondisi buruk tersebut.

Dalam laporannya yang diterbitkan Rabu, 17 September 2014, Verite mengkritik sistem yang memungkinkan agen perekrut tenaga kerja yang semakin memiliki kendali atas upah dan kondisi kerja.

Laporan yang didasarkan pada wawancara dengan 501 buruh itu menyebutkan sekitar 28% buruh bekerja dalam kondisi seperti kerja paksa.

Malaysia mempekerjakan ratusan ribu buruh untuk memproduksi komponen-komponen elektronik untuk perusahaan internasional, seperti Apple, Samsung, Sony, Intel, Bosch.

Dengan nilai yang diperkirakan mencapai US$75 miliar, sektor industri elektronik Malaysia memegang peran kunci dalam mendukung merek-merek global.

Laporan ini diperkirakan mengejutkan para konsumen produk elektronik mengingat citra Malaysia selama ini dengan standar kesejahteraan buruh yang relatif lebih baik dari sejumlah negara Asia lainnya, termasuk Cina. (BBC/HP)


*follow twitter: @hpinst
komentar | | Read More...

Partai Gerindra: Pilkada Lewat DPRD, KPK Tinggal Sadap Anggota Dewan

Caption: Martin Hutabarat


Jakarta (MSN) - Partai Gerindra bergeming terkait pembahasan rancangan undang-undang pemilihan kepala daerah. Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Martin Hutabarat, menegaskan pihaknya tetap akan mendukung pelaksanaan pilkada tidak langsung.

"Gerindra sikapnya  tetap mendukung pilkada melalui DPRD, karena pilkada langsung lebih banyak mudharatnya daripada manfaatnya bagi kesejahteraan rakyat," kata Martin di Gedung DPR, Jakarta, Senin 15 September 2014.

Menurut Anggota Komisi Hukum DPR itu, pilkada tidak langsung lebih efektif untuk pemberantasan korupsi dan mudah dikontrol. "Suruh saja Kapolri atau KPK menyadap anggota dewan. Pilkada tidak langsung itu tidak perlu membayar tim sukses, lembaga survei, atau hakim Mahkamah Konstitusi," katanya.

Selain itu, menurut Martin, dengan pilkada tidak langsung anggaran untuk penyelenggaraan pilkada bisa langsung dialihkan untuk masyarakat.

"Kita tidak tergantung fraksi lain. Gerindra tidak tergantung fraksi. Kita melihat pengalaman dan evaluasi," ujarnya.

Sikap Demokrat

Sementara itu, politisi Partai Demokrat Ruhut Sitompul mengimbau elit partai tidak mendahului keputusan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono dalam mngambil keputusan terkait RUU Pilkada.

"Aku sedih juga kenapa kawan-kawan itu mendahului Pak SBY. Kalau bicara keluar menurut UU Parpol itu ketum yang berhak," kata Ruhut.

Ruhut mengaku tidak sependapat dengan koleganya di Partai Demokrat Max Sopacua terkait RUU Pilkada ini. "Dia (Max)  bilang DPRD yang milih rakyat, jadi sama saja kalau dipilih DPRD. Tapi kalau anggota DPRD terpilih itu jadi maling gimana," katanya.

Sejauh ini hanya Fraksi PDIP, Fraksi Hanura, dan Fraksi PKB yang mendukung pelaksanaan pilkada digelar secara langsung. Sementara Fraksi PKS, Fraksi Golkar, Fraksi Gerindra, Fraksi Demokrat, Fraksi PPP, dan Fraksi PAN menginginkan kepala daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). (VN/HP)


*follow twitter: @hpinst
komentar | | Read More...

Sekjen Golkar: RUU Pilkada Untuk Akhiri Masa Transisi Pemerintahan

Caption: Sekjen Partai Golkar, Idrus Marham


Jakarta (MSN) - Sekjen Partai Golkar, Idrus Marham, mengatakan RUU Pilkada sebagai bagian untuk mengakhiri masa transisi pemerintahan dan menuju ke masa yang lebih baik. Koalisi Merah Putih salah satu tugas beratnya untuk melancarkan proses itu.

"Kuncinya adalah transisi harus diakhiri, karena perlu dilakukan penataan terhadap sistem kehidupan kebangsaan,"  katanya di kawasan Sudirman, Jakarta, Rabu 17 September 2014. Idrus menambahkan  oleh karena itu, RUU Pilkada harus disahkan menjadi undang undang. "Sehingga  undang-undang yang menjadi dasar, pedoman kita bernegara dan mencerminkan Pancasila," katanya.

Dari kajian teroritik, kajian sosiologis, koalisi berkesimpulan bahwa Pilkada melalui DPRD itu konstitusional. Ini diatur dalam UUD 1945 pasal 18 ayat 4. "Itu sudah jelas dan berdasarkan kajian teoritis pemilihan lewat DPRD itu adalah demokratis," tegasnya.

Selain itu pemilihan kepala daerah oleh DPRD sesuai dengan sila ke empat dari Pancasila. "Akan kita harmoniskan semua," katanya. Menurutnya masih banyak tugas Koalisi Merah Putih yang harus dilakukan selain mendorong pengesahan RUU Pilkada hingga ditetapkan menjadi undang-undang. Tugas kita mengembalikan itu semua agar sesuai konstitusi.

"Contohnya undang-undang perbankan kita. UU ini terlalu liberal sehingga asing bisa memiliki saham perbankan sangat besar," katanya. (VN/HP)


*follow twitter: @hpinst
komentar | | Read More...

Sebuah Desa Di Bali Sediakan Lahan Khusus Untuk Berpoligami

Denpasar (MSN) - Sebuah desa di Bali mempunyai aturan adat yang unik, yakni menyiapkan lahan khusus bagi warganya yang hendak berpoligami atau memiliki istri lebih dari 1.

Seperti ditayangkan Liputan 6 Siang SCTV, Sabtu (13/9/2014), Desa Adat Penglipuran demikian nama desa yang  terletak di Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli, Bali. Desa wisata tersebut berjarak sekitar 1 jam perjalanan dari Kota Denpasar. Untuk masuk ke desa wisata ini, wisatawan dikenakan tiket masuk Rp 10.000 per orang.

Memasuki area desa wisata Desa Penglipuran, suasana desa tradisional Bali langsung terlihat. Jalanan desa tampak masih tradisional, dengan ciri khas gapura rumah warga yang seragam.

Salah satu yang menarik wisatawan saat berkunjung ke desa wisata ini adalah Karang Memadu yang terletak di ujung selatan desa. Karang Memadu alias lahan kosong seluas 9x21 meter ternyata disediakan khusus bagi warga laki-laki desa yang ingin berpoligami atau memiliki istri lebih dari 1.

Warga desa yang memilih untuk berpoligami diwajibkan tinggal di dalam areal Karang Memadu ini bersama keluarganya. Selain ditempatkan di area Karang Memadu, warga yang berpoligami juga dikenakan beberapa sanksi lainnya, seperti tidak boleh melewati jalan tertentu di lingkungan desa.

Karang Memadu merupakan warisan turun-temurun para tetua adat Desa Penglipuran. Meski secara resmi tidak melarang poligami, namun aturan adat ini ternyata justru efektif mencegah warga desa berpoligami. Terbukti hingga saat ini belum pernah ada warga desa yang mau tinggal di Karang Memadu. (L6/HP)


*follow twitter: @hpinst
komentar | | Read More...
 
Company Info | Hubungi Kami | Kode Etik | Term of use | Widget | Pasang Iklan | Site map
Copyright © 2013. ManadoSatuNews.com . All Rights Reserved.
Design Template by panjz-online | Support by creating website | Powered by Blogger