.

.

TRENDING NOW

Iklan
Media Online ManadoSatuNews.com
Jakarta-MSN, Kepercayaan Publik yang dapat dipertanggungjawabkan Salahsatunya adalah alternatif melakukan kontrol terhadap akuntabilitas lembaga negara adalah melalui jajak pendapat publik (polling) Dalam dua jajak pendapat yang dilakukan dua lembaga yang berbeda, dan dalam kurun waktu yang berbeda, kepercayaan publik terhadap KPU lumayan relatif tinggi, ungkap Komisioner KPU-RI Hasyim Asyari kepada media ini melalui Via Ponsel khamis 14 Desember 2017.

Hasil jajak pendapat yang dilakukan oleh Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) yang dipublikasikan pada Mei 2017, kepercayaan publik kepada KPU sebesar 80%, berada pada peringkat keempat setelah TNI, Presiden dan KPK.

Dalam kurun enam bulan kemudian, hasil jajak pendapat Poltracking Indonesia yang diumumkan pada November 2017, kepercayaan publik kepada KPU sebesar 63%, masih berada pada peringkat keempat setelah TNI, Presiden dan KPK.

Capaian kepercayaan publik kepada KPU yang relatif tinggi itu adalah modal sosial dan tantangan sekaligus. Di satu sisi capaian itu jadi bekal dalam penyelenggaraan Pilkada Serentak 2018 dan Pemilu Serentak 2019, dan di sisi lain capaian itu adalah tantangan bagi KPU untuk meningkatkan kepercayaan publik.
Kerja-kerja kepemiluan dengan mendasarkan diri kepada kerangka hukum dan kode etik penyelenggara pemilu adalah langkah strategis yang harus dipilih oleh KPU, walaupun untuk mewujudkannya tentu bukan jalan mudah.

Dukungan publik terhadap KPU dalam melayani pemilih dan peserta pemilu, tentu sangat diharapkan. Pemilu yang luber dan jurdil hanya dapat diwujudkan bila terdapat dukungan publik yang kuat terhadap KPU yang berintegritas dan profesional, Kata Asyari.

Ditempat yang lain Direktur E-MC Sulawesi Utara  Johnny Suak memberikan respon positif terhadap KPU-RI yang tetap melakukan perbaikan-perbaikan dan memberikan informasi yang cepat dan akurat sehingga E-MC dapat turut serta menyalurkan edukasi terkait Undang-undang bahkan informasi lainya". kata JAS panggilan akrab dari Direktur E-MC Sulut ini. (Resa Sky).
Media Online ManadoSatuNews.com
Manado-MSN, Merasa ditipu oleh PT Nusa Halmahera Minerals (PT NHM) puluhan Mahasiswa dari kabupaten Halmahera Utara (Halut) yang ada diManado Lakukan Demo dikantor Perusahan Tersebut, dikarenakan ada dugaan, tidak berjalan secara baik aturan kewajiban perusahan yang diatur dalam Undang-Undang kesejateraan bagi warga sekitar baik Pendidikan dan Infrastrukturnya.

Dituding pemberi harapan palsu (PHP) terhadap Mahasiswa lingkar tambang. Hal ini membuat puluhan Mahasiswa yang tergabung dalam solidaritas Mahasiswa Kao, Kabupaten Halmahera Utara (Halut) yang berstudi di Sulawesi Utara (Sulut), Rabu (13/12). mendatangi Kantor PT NHM yang ada di Manado. Mutlaben Kapita SAP dalam orasinya mengatakan, sejak beroperasinya tambang asal Australia itu di tanah Halmahera (red Kao) pada Tahun 1999 sampai sekarang, kata Mahasiswa Pascasarjana Unsrat ini, masyarakat yang berada di lingkaran tambang tersebut tidak perna mendapatkan yang namanya kesejahteraan. "Sedangkan kita ketahui bersama bahwa hadirnya perusahan tersebut bertujuan untuk merubah nasib orang Kao itu sendiri tetapi itu semua jauh panggang dari api," tegas Mutlaben di depan massa aksi


Tambah Mahasiswa Alumni Fispol Unsrat ini, yang kami sampaikan ialah soal hajat hidup orang banyak dan kesejahteraan masyarakat setempat. "Kalau kita melihat sala satu tulisan Bung Karno  dibukunya Indonesia Menggugat disitu beliau menyusun ada beberapa poin tentang politik Imperialisme sala satunya adalah Divide Impera atau politik pecah belah dan hari ini di pakai oleh PT. NHM untuk memecah belah persatuan dengan tujuan untuk mengamankan bisnisnya yang sementara berjalan," ucapnya.

Sementara itu, Yohanes Pasaribu pun berpendapat, 2007 kemarin telah hadir sala satu UU yang sangat kompromis. Yakni, lanjut Pasaribu, adalah UU NO 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas soal kewajiban CSR dan itu diwajibkan untuk setiap perusahan yang beroperasi di Indonesia tetapi dengan adanya UU yang sangat kompromis tersebut PT. "NHM masih saja mengeluarkan kebijakan yang sangat otoriter dan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat  Kao," katanya, disambut massa aksi dengan berteriak berulang kali, hidup mahasiswa, hidup rakyat.

Ironinya lagi, lanjut Pasaribu, banyak kebijakan-kebijakan yang di buat oleh pihak NHM sangat tidak berpihak pada masyarakat setempat misalnya penerimaan tenaga kerja yang begitu diskriminatif dan PHK terhadap karyawan lokal. "Pada awal bulan Desember kemarin telah keluar sala satu kebijakan dari pihak NHM bahwa angaran yang setiap tahunnya dialokasikan untuk pendidikan dan di terima oleh setiap masyarakat Kao, namun sangat disayangkan, karena anggaran tersebut telah dipangkas dan dibuat," kesalnya.


Ditambahkan pula, bukannya pendidikan adalah sala satu jalan bentuk untuk memanusiakan manusia, tanya Pasaribu, dan sudah tercantum dalam pembukaan UUD 1945 MENCERDASKAN KEHIDUPAN BANGSA itu adalah syarat utama yang tidak bisa di tawar-tawar dengan tujuan untuk kedaulatan Bangsa. "Kami meminta Departemen CSR harus .melakukan pertanggungjawaban realisasi program dan realisasi anggaran dari Tahun 2015-2017," pungkasnya. (Resa)
Media Online ManadoSatuNews.com

Manado (MSN) - Ketua Komite Pemilihan Kongres PSSI Sulut Agus Mawu mengumumkan dua nama yang akan memperebutkan kursi Ketua Umum PSSI Sulut yakni Jackson Andre William Kumaat dan Paul Nelwan.

Selain itu Harley Mangindaan dan Hengky Kawalo juga mendaftar sebagai calon Waketum PSSI Sulut serta 8 orang calon anggota Executive Commite.

"Jadi kami telah memutuskan menetapkan dua nama calon Ketum yakni Jackson Andre William Kumaat dan Paul Nelwan,dua calon Waketum yakni Harley Mangindaan dan Hengky Kawalo serta 8 calon Executive Commite," jelasnya dalam Konfrensi Pers yang diadakan di Sekretariat PSSI Sulut kompleks KONI Sario (13/12).

Kongres PSSI ini sendiri akan dilaksanakan di Hotel Sutan Raja Kota Kotamobagu pada 18 Desember mendatang dan akan diikuti oleh 39 voters yang terdiri dari 15 Askab/Kot PSSI, 23 Klub dan 1 Asosiasi Futsal Provinsi.

Jendri Frans Mamahit

Media Online ManadoSatuNews.com

Manado (MSN) - 5 hari menjelang Kongres PSSI Sulut yang dilaksanakan di Kota Kotamobagu satu anggota Komite Pemilihan mengundurkan diri.

Otto Rondonuwu memutuskan mengundurkan diri setelah ditetapkan sebagai salah satu calon Executive Commite PSSI Sulut.

"Jadi sesuai dengan statuta PSSI jika ada satu anggota Komite Pemilihan yang memutuskan untuk mencalonkan diri entah sebagai Ketua,Wakil ketua atau Exco maka harus mengundurkan diri dan nanti akan segera digantikan," jelas Agus Mawu ketua Komite Pemilihan.

Kongres PSSI sendiri makin panas dengan diikuti oleh dua calon Ketua Umum salah satunya adalah Jackson Andre William Kumaat dan akan dilaksanakan di Hotel Sutan Raja Kota Kotamobagu pada 18 Desember mendatang.

Jendri Frans Mamahit